Postur Langsing Kabinet Baru

SEPERTI sahibulhajat, Rini Soemarno berdiri di muka Rumah Transisi menyambut ratusan tamu yang mengular pada Ahad malam pekan lalu. Ketua tim transisi presiden terpilih Joko Widodo itu menyalami satu per satu tamu yang datang bersalut pakaian pesta. "Mereka ini anggota kelompok-kelompok kerja," kata Rini kepada wartawan.

Rumah berarsitektur klasik di Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, tersebut riuh rendah pada malam itu. Hanya mereka yang terdaftar yang boleh melewati pintu masuk markas Tim Transisi. Menurut Rini, malam itu kelompok kerja yang menyusun program kerja pemerintahan baru secara resmi dibubarkan. Hasil kerja mereka yang meliputi banyak ahli dari perguruan tinggi dan relawan ini telah dipresentasikan di depan tiga anggota Tim Review berupa pemetaan masalah dan program untuk menyelesaikannya. "Selanjutnya hanya ada Tim Transisi sampai pelantikan presiden 20 Oktober," ujarnya.

Jokowi baru tiba pukul 8 malam. Dari sebuah layar televisi, ia terlihat berpidato beberapa saat kemudian. "Saya ucapkan terima kasih karena pokja telah bekerja siang-malam membuat program yang bisa langsung diimplementasikan," katanya. Meski Jokowi belum membaca detail program-program yang direkomendasikan, menurut dia, kini tak ada lagi program yang diutamakan karena "semua menjadi prioritas".

Menurut Jokowi, dalam jangka pendek, pemerintahannya dihadapkan pada penanganan defisit anggaran akibat naiknya impor minyak. Tim Transisi telah mengkaji skenario menaikkan harga bahan bakar antara Rp 500 dan Rp 3.000 per liter. Waktu kenaikan belum diputuskan karena asumsi-asumsi makro sudah diputuskan oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden terpilih mencontohkan pembangunan jalan tol laut yang ia janjikan saat kampanye pemilihan presiden Juli lalu. Setelah digodok oleh Pokja Infrastruktur, jalan tol laut bakal memakan biaya Rp 70 triliun selama 5-10 tahun pembangunannya. Dibutuhkan 23 pelabuhan sepanjang Sabang hingga Merauke untuk melapangkan transportasi laut dari barat ke timur Indonesia. "Akan saya tawarkan ke perusahaan negara, pengusaha lokal, atau investor asing," ujarnya.

Program unggulan Jokowi, Kartu Indonesia Pintar untuk memadukan sistem pendidikan dan Kartu Indonesia Sehat tentang asuransi untuk semua, juga belum mendapat alokasi biaya. Untuk mengubahnya, perlu pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, yang kini dikuasai koalisi penyokong Prabowo Subianto. Itu pun baru bisa dilakukan pada September 2015, saat pembahasan anggaran dan belanja perubahan.

Soal penting lain yang dihasilkan kelompok kerja adalah postur kabinet. Jumlah kementerian tetap 34, tapi ada perubahan radikal dalam struktur. Untuk menghindari tumpang-tindih, penganggaran hingga pengawasan akan difokuskan di dalam kantor khusus itu, yang langsung di bawah presiden dan wakil presiden.

Urusan kebijakan digodok staf khusus di Kantor Urusan Perencanaan, semacam West Wing di kantor Presiden Amerika Serikat. Ihwal administrasi akan menjadi tanggung jawab kantor yang kini bernama Sekretariat Negara. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional naik menjadi Kantor Urusan Perencanaan. Begitu juga Direktorat Jenderal Anggaran di Kementerian Keuangan. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan akan dipertahankan sebagai evaluator.

Di bawah lima kantor itu berhimpun tiga kementerian koordinator, yang membawahkan kementerian dan lembaga sesuai dengan bidangnya: politik dan keamanan, perekonomian, serta kesejahteraan sosial. Kelompok Kerja Papua mengusulkan pembentukan Unit Pembangunan Tanah Papua. "Ini masukan dari tokoh, lembaga adat, dan stakeholder di Papua," kata Hironimus Hilapok, Koordinator Pokja Papua.

Di akhir pidatonya, Jokowi meminta relawan tetap menyokong dan membantunya meski tak lagi berada dalam wadah resmi. "Terus kawal dan awasi untuk pemerintahan yang lebih baik," dia menegaskan.

Bagja Hidayat, Reza Aditya