Prabowo pada HUT Ke-60 Golkar: Dalam Politik Tidak Boleh Membenci Lawan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan dalam dunia politik tidak boleh sampai membenci lawan seperti menghardik maupun mencaci maki. Presiden menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024.

“Saya tidak pernah mau terpancing untuk membenci. Di bidang politik, kita tidak boleh sampai membenci lawan, mencaci maki, maupun menghardik. Kembali kepada kepribadian kita, kembali kepribadian asli bangsa Indonesia dari seluruh suku,” kata Prabowo.

Prabowo menekankan bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang, seperti bermusyawarah dan berunding dalam menyelesaikan perbedaan. Dia menegaskan pentingnya mengedepankan nilai-nilai seperti prinsip mikul dhuwur mendhem jero, yakni mengangkat hal-hal kebaikan dan memendam hal-hal yang negatif.

“Tidak mungkin hubungan antara manusia, antara kelompok tidak ada selisih, tidak mungkin tidak ada salah ucap, tidak mungkin tidak ada salah tindak, tidak mungkin tidak ada salah sangka, tidak mungkin," ucapnya.

Di kancah internasional, Presiden menyoroti ketegangan geopolitik yang tengah terjadi di antara negara-negara besar. Dalam situasi ini, dia bersyukur Indonesia menjadi negara Non-Blok dan menganut politik luar negeri bebas aktif.

Namun dia mengingatkan kewaspadaan tetap diperlukan agar bangsa Indonesia tidak mudah dipecah belah atau diadu domba.

“Kita tidak boleh terpancing, dan ini tanggung jawab kita semua sebagai pemimpin. Pemimpin harus memberi contoh. Kita bersyukur bahwa kita sekarang berada dalam kondisi saat ini,” tutur Prabowo.

Kepala Negara menegaskan perdamaian bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari proses yang sulit. Dia mengajak semua lapisan masyarakat, terutama para pemimpin, tetap bersatu dan tidak membiarkan perbedaan pendapat menjadi alasan permusuhan.

“Tidak semua negara dan tidak semua kekuatan di dunia beriktikad baik. Untuk itu, kita harus waspada, dan kuncinya adalah, kalau semua unsur pemimpin dari semua lapisan bisa rukun, bersatu tidak berarti kita tidak beda pendapat, tetapi ujungnya kita tidak boleh bermusuhan,” ujarnya.

Prabowo Hargai Sikap PDIP Berada di Luar Pemerintah

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan menghargai sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berada di luar pemerintahan. Posisi PDIP, kata dia, dapat berfungsi sebagai pengawas pemerintah.

“Saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan persatuan nasional, mau ikut-ikut Bung Karno, saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai checks and balances, untuk mengawasi kita,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan PDIP memiliki keinginan yang sama, yakni cinta Tanah Air. Pun tetap berpegang pada Merah Putih meskipun tidak berada dalam koalisi pendukung pemerintah. Dia mengajak bangsa Indonesia dapat percaya diri dan jangan mau diadu domba oleh negara lain. Menjadi seorang pemimpin tidak boleh lugu dan tetap waspada.

“Belajarlah dari sejarah, kita terlalu lugu. Bangsa Indonesia terlalu lugu, kita sering dibohongi. Kita harus ngoreksi diri. Bukalah semua ajaran, bukalah buku-buku pelajaran. Bukalah pelajaran nenek moyang kita sendiri. Pemimpin tidak boleh lugu, pemimpin harus waspada, eling lan waspodo. Tidak boleh lugu,” ujarnya.

Sejauh ini, PDIP belum memutuskan bakal menjadi oposisi atau tidak dalam masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keputusan soal hal tersebut bakal disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Kongres PDIP yang rencananya digelar pada 2025.

“Posisi PDIP itu jalan kerakyatan. Kita lihat bagaimana national call memanggil kami dan itu akan diputuskan dalam Ibu Megawati Soekarnoputri termasuk di dalam kongres yang akan datang," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto setelah kegiatan Soekarno Run di Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 18 Agustus 2024.

Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Eks Tim Mawar Jadi Kepala BSSN, Connie Bakrie: Realpolitik, Bisa Dianggap Mengabaikan HAM