Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, kepala badan dan direktur utama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk melakukan rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Maret 2025. Rapat terbatas tersebut membahas penyaluran bantuan sosial atau bansos langsung melalui rekening kelompok penerima manfaat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dari pantauan Tempo di lokasi, sejumlah menteri dan pemimpin Himbara mulai berdatangan sejak pukul 14.00 WIB hingga 14.20 WIB. Mereka yang hadir di antaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ada pula Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Hadir juga Direktur Utama BNI Sunarso, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar.
Menkeu Sri Mulyani membenarkan rapat terbatas itu membahas penyaluran bansos melalui rekening. "Iya benar," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025.
Namun, Sri Mulyani belum berkenan menyampaikan lebih jauh detail tema yang akan dibahas. "Nanti setelah rapat," kata dia.
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan belum mengetahui persis agenda rapat terbatas hari ini. Namun, dia mengaku diminta Prabowo untuk menyiapkan data-data tentang penyaluran bantuan sosial selama ini. "Saya laporkan soal penyaluran bansos itu," kata dia di lokasi yang sama.
Saifullah mengatakan penyaluran bansos nantinya akan langsung dikirim dari rekening Kemensos ke rekening pribadi penerima manfaat. Sejauh ini, ada 20 juta rekening yang didata oleh Kemensos. Target pemerintah akan mengirimkan bansos ke 50 juta rekening. "Kami baru 20 juta lebih. Jadi, harus ada percepatan mungkin 30 jutaan lagi," kata dia.
Pemerintah sebelumnya mewajibkan setiap keluarga memiliki rekening bank agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan transparan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya langkah itu dalam rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu,19 Maret 2025.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan integrasi sistem keuangan keluarga itu merupakan bagian dari program Government Technology (GovTech), yang dirancang untuk menyatukan seluruh aplikasi kementerian/lembaga, meningkatkan efisiensi, serta meminimalisasi potensi korupsi. “Presiden ingin meresmikan GovTech pada 17 Agustus mendatang. Program ini akan mengintegrasikan berbagai aplikasi pemerintah sehingga tercipta efisiensi dan pengurangan potensi korupsi,” ujarnya.
Salah satu inovasi utama dalam GovTech adalah kebijakan wajib memiliki rekening bagi setiap keluarga penerima bantuan sosial. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat menyalurkan dana secara langsung tanpa perantara, mengurangi potensi kebocoran, serta memastikan bantuan diterima oleh pihak yang berhak.
Luhut mengatakan sistem itu diperkirakan dapat menghemat hingga Rp100 triliun dalam beberapa tahun ke depan. “Dengan adanya sistem ini, penyaluran bantuan akan lebih efisien dan akuntabel,” katanya.
Foto 
