Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pembebasan lahan di bantaran kali harus dilakukan untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Langkah ini merupakan cara untuk mencegah banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kalau kita lakukan normalisasi, pasti ada pembebasan lahan. Enggak bisa enggak. Pembebasan lahan pasti harus dilakukan. Dan untuk itu, ya mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilakukan," kata Pramono saat ditemui di Gedung Dinas Teknis, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Pramono, normalisasi ini bertujuan untuk mencegah banjir yang lebih besar di Jakarta. Namun, ia menegaskan bahwa prosesnya akan dilakukan dengan pendekatan yang humanis.
Selain itu, Pramono berencana melakukan naturalisasi sungai sebagai solusi jangka menengah untuk mengatasi banjir. Sementara untuk jangka pendek, langkah yang diambil adalah operasi modifikasi cuaca. Ia mengatakan bahwa hari ini cuaca cerah berkat hasil operasi modifikasi. Jika cuaca ini bertahan hingga malam, maka curah hujan dan potensi banjir dapat lebih terkendali.
"Sebenarnya modifikasi sejak kemarin sudah dilakukan, termasuk hari ini. Dan mudah-mudahan ini sampai dengan malam kondisinya seperti ini. Kalau kondisinya bisa terjaga seperti ini, maka banjir ataupun curah hujannya bisa kita atasi," kata Pramono.
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno sebelumnya menyampaikan juga normalisasi sungai dibutuhkan untuk penanganan banjir di hilir atau di kota. Alasannya, karena daerah resapan air di pusat kota lebih sedikit.
“Kalau yang namanya naturalisasi itu kan masih mengandalkan tanah itu bisa menyedot air. Tapi kalau normalisasi semua kan corak benangnya itu beton semua kan,” kata Rano kepada Tempo saat ditemui di kantornya di Balai Kota Jakarta, pada Kamis, 6 Maret 2025.
Rano mengatakan kedisiplinan masyarakat di sekitar bantaran menjadi salah satu tantangan dalam upaya penataan sungai di Jakarta. Dia menceritakan pengalamannya saat menawarkan relokasi ke rumah susun sewa (rusunawa) kepada warga terdampak banjir di daerah Bukit Duri, Manggarai, Jakarta Pusat. Kala itu, dia mendapat penolakan dari warga setempat. Padahal, relokasi tersebut bertujuan agar kawasan sekitar sungai bisa ditata sehingga banjir dapat terkendali.
“Kalau masyarakat mau direlokasi kan kami bisa kontrol, tapi kalau di sini tiap tahun nggak kelar-kelar banjir ini. Makanya saya enggak akan capek (menawarkan soal rusunawa) walaupun saya di-bully. Enggak ada masalah,” kata Rano.
Program normalisasi sungai ini pernah dijalankan di era Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dalam praktiknya, warga yang tinggal di bantaran sungai direlokasi untuk tinggal di rusun yang telah disiapkan Pemprov Jakarta. Namun, seringkali warga menolak untuk pindah ke rusun karena kehilangan rumah yang sudah lama ditinggalinya.
Vedro Imanuel Girsang berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
