Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

3 Mei 2024 | 15.05 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Andre Vincent Wenas, menanggapi soal status Presiden Joko Widodo alias Jokowi setelah tak lagi diakui keanggotaannya oleh PDI Perjuangan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut dia, setelah tak lagi di PDIP, Jokowi justru menjadi rebutan partai lain. “Semua mengklaim Jokowi dan Gibran menjadi bagian dari partainya. Orang marketing bilang ini soal brand-equity. Nama Jokowi (dan Gibran) itu ada harganya,” kata Andre saat dihubungi Tempo, Jumat, 3 Mei 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Adapun ketika ditanya soal kesiapan PSI menampung Jokowi setelah turun dari jabatannya nanti, Andre menjawab partainya merupakan partai Jokowi. “PSI partai Jokowi,” ujar dia.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP) itu menyebut, nama Jokowi memang tak bisa dilepaskan sebagai faktor penting kemenangan kubu Prabowo-Gibran. “Popularitas Jokowi yang merambah jadi elektabilitas ternyata bukan omong kosong. Segala upaya mediskreditkan Jokowi atau black-campaign terhadapnya terbukti tidak mempan, bahkan back-fire (berbalik menghantam) si penyerang,” ujarnya.

Dia pun mengatakan bahwa wibawa Jokowi tetap terjaga, bahkan di masa-masa yang oleh media asing disebut sebagai periode bebek-lumpuh atau lame-duck period.

“Ini fenomena yang aneh (menurut media asing), tapi terjadi di Indonesia. Survey Prof. Burhan Muhtadi (Indikator) yang dirilis pada April 2024 masih menempatkan approval-rate Jokowi di angka 77,2 persen. Ini sangat tinggi,” kata Andre.

Adapun survei tersebut dilakukan setelah Jokowi pisah jalan dengan PDIP dan di masa akhir kepresidenannya. “Tetapi ternyatalah approval-rate Jokowi tetap terjaga sangat tinggi.”

Sebelumnya, Ketua Umum kelompok relawan Projo, Budi Arie Setiadi, memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bukan lagi bagian dari PDIP. Jokowi disebut tidak punya masalah dengan sikap PDIP.

“Ya begitulah. Kalau kata sana enggak, ya sudah. Kita apa aja – toh mengabdi di republik ada tempatnya,” ucap Budi Arie, yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 30 April 2024.

Ketika ditanya peluang Jokowi masuk partai lain, Budi Arie meminta publik menunggu. Dia juga tidak ingin banyak bicara mengenai rencana Jokowi masuk Golkar. “Kalau sekarang dibocorin kurang seru,” kata Budi Arie.

Kabar Jokowi bukan lagi anggota PDIP disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun. Dia mengatakan bahwa Jokowi serta putranya Gibran Rakabuming Raka bukan lagi merupakan bagian dari partai.

DANIEL A. FAJRI

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus