Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pemerintah dan DPR kerap berlarut-larut mencari solusi dari masalah masyarakat. Padahal, kata dia, bagi masyarakat sehari saja terasa lama jika berada dalam kondisi bermasalah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan Editor:DPR Segera Bahas RUU KUHAP, Ini Poin-poin Penting Usulannya
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tetapi bagi kita DPR dan pemerintah terkadang membahas masalah rakyat dan mencari solusinya seringkali bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun," kata Puan dalam pidato di rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 25 Maret 2025.
Puan mengajak anggota parlemen untuk komitmen merespons secara cepat permasalahan yang dihadapi masyarakat. Beberapa persoalan yang ia soroti di antaranya penciptaan lapangan kerja, sekolah, layanan kesehatan, hingga pertanian dan perikanan.
Ketua DPP PDI Perjuangan ini meminta pemerintah memberikan solusi tanpa perlu menunggu masyarakat memviralkan terlebih dahulu di media sosial. Di sisi lain, ia meminta proses pengambilan keputusan tetap dilakukan dengan prosedur yang benar.
"Niat baik saja tidak cukup. Dalam pembuatan kebijakan publik diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai kewenangannya," kata dia.
Paripurna kali ini merupakan penutupan masa persidangan kedua DPR 2024-2025. Pada masa persidangan kali ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyetujui tiga rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang dan akan melanjutkan proses pembahasan terhadap tujuh rancangan undang-undang yang saat ini masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat 1. Enam di antaranya merupakan rancangan undang-undang carry over dari periode sebelumnya.
Salah satu UU yang disahkan DPR yakni UU TNI. Pengesahan itu sempat menimbulkan gelombang protes besar dari masyarakat.
Selain itu, pada masa persidangan ini DPR RI juga telah menyetujui 12 rancangan undang-undang usul inisiatif DPR. Masa persidangan selanjutnya rencananya akan dimulai pada 17 April 2025 mendatang.
Foto 
