Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Rencana Impor Sapi untuk Kebutuhan Susu Makan Bergizi Gratis

Pemerintahan akan membuka peluang impor sapi dari sejumlah negara. Pengadaan sapi lewat swasta itu untuk memenuhi kebutuhan susu makan bergizi gratis.

14 Januari 2025 | 16.39 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditemui usai konferensi pers terkait transformasi kelembagaan Bulog di kantor pusat Bulog pada Jumat, 29 November 2024. TEMPO/Hanin Marwah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pemerintah akan membuka peluang pengadaan 200 ribu sapi, tahun ini. Rencana ini merupakan bagian dari target pengadaan tiga juta ekor sapi. Tujuan pengadaan sapi hidup tersebut untuk memenuhi kebutuhan susu dalam program makan bergizi gratis (MBG). 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Di tahun 2025 ada 200 ribu sapi. Kita kebut semua, termasuk lahan dan lain-lain," kata Sudaryono saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan pemerintah sudah merampungkan peraturan pemerintah sebagai dasar hukum untuk mendatangkan sapi hidup dari luar negeri ke Indonesia. Peraturan pemerintah itu yang akan mengatur asal negara dari sapi hidup tersebut.

"Bisa memasukkan beberapa negara. Selain Australia dan beberapa negara yang sudah teregistrasi," kata Sudaryono.

Sudaryono menyebutkan, sejauh ini sudah ada 160 pengusaha dari dalam dan luar negeri yang berkomitmen untuk mendirikan pabrik di Indonesia. Mereka akan mengadakan sapi hidup dengan jumlah yang berbeda-beda. 

"Ada sekitar 160 komitmen dalam dan luar negeri. Ada yang mendatangkan 200 sapi hidup," kata dia.

Pemerintahan Prabowo Subianto sudah memulai program makan bergizi gratis, Senin pekan lalu. Program MBG ini ditargetkan menjangkau 83 juta orang dengan rencana anggaran sebesar Rp 450 triliun –dengan asumsi harga satu porsi makanan sebesar Rp15.000. Tapi pemerintahan Prabowo hanya sanggup mengalokasikan anggaran MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 sebesar Rp 71 triliun. Akibatnya, program ini dilakukan secara bertahap.

Tahap awal, rencananya akan menyasar tiga juta anak. Tapi rencana itu tidak terealisasi. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab MBG, hanya sanggup menyediakan makanan untuk 600 ribu anak pada tahap awal. Penerima program tersebar di 190 titik di 26 provinsi. Alokasi anggaran MBG juga berkurang menjadi Rp 10 ribu per porsi.

Di berbagai lokasi, menu makan bergizi gratis tersebut tanpa dilengkapi susu. Alasannya, ketersediaan susu di daerah tersebut tidak mencukupi.

Sebelum pelaksanaan program MBG ini, Sudaryono pernah mengatakan rencanaan pengadaan tiga juta ekor sapi. Tapi skema pengadaan sapi tersebut bukan termasuk impor sapi oleh pemerintah. Sebab pemerintah tidak melakukan impor untuk memenuhi ketersediaan susu dan daging sapi dalam program makan bergizi gratis. Alasannya, pihak yang mengimpor sapi hidup itu bukan negara, melainkan pihak swasta.

“Pemerintah itu membuka ruang kepada siapa pun, kepada perusahaan dalam dan luar negeri," kata Sudaryono pada 29 Oktober lalu.

Ia menjelaskan, uang yang dipakai untuk mendatangkan sapi ke Indonesia nantinya berasal dari perusahaan itu sendiri, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "”Mereka berinvestasi di Indonesia." Investasi para pengusaha sapi perah itu, kata dia, akan mengoptimalkan program makan bergizi gratis.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Mochammad Arief Cahyono pernah mengatakan pembangunan industri susu sapi perah di Poso, Sulawesi Tengah diperkirakan akan menggenjot produksi susu nasional hingga 1,8 juta ton. Ia menyebut target ini dapat dicapai dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

Ia mengatakan produksi susu tersebut akan dapat memenuhi separuh dari kebutuhan nasional yang saat ini masih bergantung pada impor, yakni sebesar 3,7 juta ton per tahun. “Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri guna mencapai kemandirian pangan,” kata dia pada 27 Oktober 2024.

Menurut dia, program tersebut merupakan langkah Kementerian Pertanian untuk menekan ketergantungan impor susu dan memperkuat industri lokal. Ia menambahkan, rencana pembangunan industri susu sapi perah ini diharapkan membawa dampak positif, seperti penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi.

Raihan Muzzaki berkontribusi dalam tulisan ini

Hendrik Yaputra

Hendrik Yaputra

Bergabung dengan Tempo pada 2023. Lulusan Universitas Negeri Jakarta ini banyak meliput isu pendidikan dan konflik agraria.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus