Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota legislatif Senayan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, tidak mempersoalkan usulan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid agar Pilgub dipilih melalui DPRD masing-masing provinsi bukan lagi oleh rakyat secara langsung. “Sebagai wacana saya kira sah-sah saja,” kata Andreas saat dihubungi melalui WhatsApp pada Ahad, 1 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anggota Badan Legislasi atau Baleg itu membuka peluang keinginan Jazilul dapat diakomodasi sebagai usulan resmi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di DPR berbarengan dengan pembahasan revisi Undang-undang Pilkada. Adapun sikap PDIP soal mekanisme Pilgub, kata Andreas, akan dituangkan dalam pembahasan revisi undang-undang. “Kalau sekarang mungkin masih sebatas wacana dari para politisi,” ujarnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sementara itu anggota Komisi II F-PDIP, Hendra Rahtomo Soekarno alias Romy Soekarno, mengatakan partai berlogo banteng itu juga melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ini. Cucu dari presiden pertama itu mengatakan PDIP banyak memeroleh catatan dari tahapan dan proses Pilkada.
"Akan menjadi bahan kajian untuk merumuskan apakah diperlukan penyempurnaan atau tidak,” kata Romy saat dihubungi melalui WhatsApp, pada Ahad, 1 Desember 2024.
Romy mengatakan, PDIP selalu mengedepankan demokrasi yang sehat terutama untuk membangun sistem politik yang didasarkan supremasi hukum dan partisipasi rakyat. Soal mekanisme Pilgub oleh DPRD, Romy enggan menjelaskan apakah usulan tersebut akan dibahas bersama Komisi II dalam pembahasan RUU Pilkada.
“Kami belum bisa menjawab usulan tersebut, mungkin diskusi tentang itu bisa dilakukan nanti oleh Komisi II,” ujarnya.
Di lain pihak, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW PKB Jakarta, Hasbiallah Ilyas, ingin agar usulan Pilgub oleh DPRD dibahas oleh Komisi II DPR. Soalnya, menurut dia, terdapat kekurangan dari mekanisme yang ada saat ini.
“Ongkos politiknya terlalu besar ditambah lagi efek dari Pilgub bisa memecah belah di kalangan masyarakat,” kata Hasbiallah kepada Tempo, pada Ahad, 1 Desember 2024.
Adapun usulan Jazilul Fawaid agar pemilihan pemimpin tingkat provinsi kembali dilakukan melalui DPRD disampaikan atas pertimbangan Pilkada serentak 2024 yang menelan anggaran besar. Misalnya, pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp1 triliun untuk Pilkada Jawa Barat, belum lagi ditambah biaya pemilihan gubernur di wilayah lainnya.
"Itu bukan anggaran yang kecil. Kalau yang Rp1 triliun itu diberikan ke salah satu kabupaten di salah satu provinsi, di NTT misalnya, itu bisa membuat ekonomi bangkit," kata Jazilul di Jakarta, Kamis, 28 November 2024.
Menurut dia otonomi daerah sejatinya diberikan kepada kabupaten/kota sehingga pilkada langsung cukup di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, Pilkada secara langsung di tingkat provinsi harus dievaluasi.
Foto 
