Setelah lima tokoh bicara

HUBUNGAN Indonesia - Australia, yang sempat diguncang tulisan Wartawan David Jenkins pada harian Sydney Morning Herald, belum lama berselang, berangsur reda. "Kita berharap hubungan kedua negara semakin baik," kata Menteri Luar Neseri Mochtar Kusumaatmadja. Gayung itu pun bersambut di seberang sana: lima tokoh Australia - dua profesor ahli Indonesia dan tiga bekas dubes di Jakarta - menulis surat terbuka pada harian Canberra Times, pekan lalu. Isinya: menekankan pentingnya Australia membina hubungan dengan Indonesia. Perdana Menteri Bob Hawke pun juga menyambut "seruan" lima tokoh itu, dan menyatakan keinginannya akan hubungan bilateral yang konstruktif tapi bukan tanpa batas. Semua pihak di Australia memang ingin memelihara hubungan baik dengan Indonesia. Cuma saja terdapat perbedaan dalam menentukan sampai batas mana upaya harus dilakukan. Prof. Jamie Mackie, Prof. H. Arndt, serta ketiga bekas dubes yang mengirim surat terbuka itu menganggap Hawke terlalu angkuh. Sebaliknya, media massa Australia menuding perdana menteri mereka terlalu merendah. Perbedaan kedua kutub pandangan itu memang memperlihatkan latar belakang yang berbeda. Kelompok Mackie mencerminkan golongan yang mendalami latar budaya Indonesia, sedangkan yang lain melambangkan pandangan budaya Barat murni. "Antara Indonesia dan Australia terdapat banyak perbedaan, terutama di bidang kebudayaan," kata Duta Besar Indonesia untuk Australia, August Marpaung. Perbedaan pandangan tentang kebebasan pers di negara masing-masinglah yang pertama kali mengeruhkan hubungan Indonesia-Australia. Sebuah artikel pada Herald memberitakan bahwa Presiden Soeharto dan keluarganya terlibat bisnis. Indonesia menilai tulisan Jenkins, yang pernah bertugas sebagai koresponden majalah Far Eastern Economic Review di Jakarta (1976-1980), kurang seronok di kuping kita. "Ini sudah menyangkut Kepala Negara. Maka, kita harus mengambil sikap dan mempertahankan kehormatan Kepala Negara," kata Panglima ABRI Jenderal L.B. Moerdani. Akibat pemberitaan Jenkins, kehadiran kuli tinta dari Negara Kanguru itu di Indonesia tak lagi diperkenankan. Hampir dua ratus pelancong Australia terpaksa terbang kembali ke negaranya ketika ketentuan bebas visa bagi mereka sempat dicabut selama 24 jam. Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie membatalkan kunjungannya ke Australia. Diduga tindakan-tindakan lain akan menyusul. Misalnya ada kemungkinan soal kerja sama di bidang militer dan perundingan perbatasan di lepas pantai Timor akan ditunda. Tak kalah penting, KNPI mengadakan sebuah demonstrasi di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Tapi, tali persabahatan kedua negara, yang sudah dirintis sejak awal kemerdekaan Indonesia, tentu tak putus oleh sebuah artikel di Herald. Apalagi hubungan kedua negara sedang hangat. Inilah antara lain berkat pengakuan Australia atas kedaulatan Indonesia di Timor Timur seperti dinyatakan Hawke, Agustus lalu. Kemudian, hubungan itu dipererat lewat konperensi Indonesia-Australia ke-4 di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, 10-11 April lalu Dalam konperensi yang diikuti pejabat, cendekiawan, dan wartawan kedua negara, kemungkinan ulah wartawan Australia bakal menjadi hambatan hubungan kedua negara memang sempat dibicarakan. Sikap para pemberita Australia yang, menurut Menteri Pertahanan Australia Kim C. Beazley, "sering berlaku kejam terhadap pemerintahnya sendiri", memang sering merisikan Indonesia. Tapi begitulah aturan main di sana. "Pemerintah Australia tak punya kekuatan untuk mengontrol apa yang boleh dan tak boleh ditulis media massanya," kata Marpaung. Pada masa lampau, pemberitaan yang dirasa merugikan Indonesia biasanya berkisar pada soal Timor Timur dan Irian Jaya. Kedua daerah ini memang sempat menjadi kerikil penghambat hubungan kedua negara. Tapi, dengan pengakuan resmi Australia atas kedaulatan Indonesia di Timor Timur, serta kerja sama yang baik antara RI dan PNG dalam menyelesaikan masalah bilateral, hambatan tersebut terkikis sedikit demi sedikit. Bahkan Australia menunjukkan sikap bersahabat dengan memberi bantuan hampir A$ 2 juta untuk mengatasi masalah pengungsi di perbatasan Irian - PNG. Selain itu, Australia juga menolak permohonan suaka gerombolan pengacau OPM dari Irian Jaya, yang melarikan diri ke sana. Mungkin pertimbangan itulah yang mendorong Ketua BP7 Letjen (pur) Sarwo Edhie kurang menyetujui demonstrasi yang dilakukan KNPI di depan Kedubes Australia. "Tindakan pemuda itu dapat mengganjal hubungan bilateral Indonesia-Australia," katanya. Sementara itu, Menlu Mochtar menolak memberi komentar atas pernyataan pers Hawke, yang mengkritik Indonesia karena tak melakukan tindakan serupa terhadap media AS yang menulis artikel mirip tulisan Jenkins. "Kalau saya membuat pernyataan, nanti malah terjadi perang pernyataan," kata Mochtar. Ia menganggap komentar Hawke itu lebih ditujukan pada publik domestik. "Kalau dia ingin menyampaikannya pada Indonesia pasti dilakukan lewat Duta Besar," kata Mochtar. Jenkins juga menahan diri. Ia tak mau memberikan komentar atas niat Probosutejo untuk menuntutnya di pengadilan. "Saya kira indikasi kini menunjukkan bahwa situasi sudah agak reda," katanya kepada Didi Prambadi lewat telepon. Jenkins agaknya benar. Menteri imigrasi Australia Chris Hurford akan berkunjung ke Jakarta, pekan ini. "Mudah-mudahan ini membantu mendinginkan suasana yang panas," kata Marpaung. Bambang Harymurti