Setelah portugal melobi clinton

MENLU Alatas datang ke Washington bagai mobil pemadam kebakaran dengan sirene mengaung keras. Bagaimana tidak. Dua pekan lalu Presiden Portugal Mario Soares datang melobi Presiden Clinton agar mendukung negerinya perihal Timor-Timur. Sementara itu, Februari lalu delegasi AS dalam pembicaraan di komisi Hak Asasi Manusia boleh dikatakan berbalik 180 derajat dibandingkan dengan sikapnya dalam acara yang sama tahun lalu, yang simpatik terhadap Indonesia. Maka wajar kalau kunjungan kerja Alatas ke Washington, D.C., sejak 28 April hingga 1 Mei lalu, terasa sangat padat. Selain mengunjungi mitranya Warren Christopher, ia juga berbicara dengan pejabat Deplu lainnya dan anggota Kongres AS di bidang politik luar negeri dan perlucutan senjata. Tampak letih namun tetap bersemangat, Alatas menerima TEMPO untuk wawancara singkat di KBRI. Berikut adalah petikan wawancara tersebut: Bolehkah dikatakan tugas utama kunjungan Anda sekarang adalah meminta dukungan Washington sebagai anggota G-7, agar Ketua Gerakan Nonblok diberi kesempatan memberikan masukannya dalam pertemuan di Tokyo Juli mendatang? Bukan masalah utama. Itu adalah salah satu dari beberapa masalah khusus yang saya bicarakan. Saya juga menjelaskan pertemuan segitiga Menlu Portugal dengan Sekjen PBB di Roma dan hasil-hasil pembicaraan sidang OKI soal Bosnia. Apa dapat dikatakan Anda datang minta penjelasan atas perubahan sikap delegasi AS dalam Konvensi Hak Asasi Manusia di Jenewa Februari lalu, yang berbeda dengan tahun sebelumnya? Pertemuan di Jenewa an sich tidak merupakan masalah khusus. Tapi penjelasan-penjelasan mengenai masalah Tim-Tim merupakan bagian dari penjelasan-penjelasan yang saya berikan karena muncul pertanyaan-pertanyaan. Anda mendapatkan penegasan bahwa sikap AS soal Timor Timur tak berubah? Basic policy mereka, secara de facto menerima integrasi. Namun tidak berarti menyetujui cara integrasi itu. Ini perlu direkonfirmasi. Ini berbeda dengan kepemimpinan Partai Republik yang lebih suka membahas soal hak asasi manusia secara bilateral dalam kamar tertutup? Mungkin merupakan pola baru di mana mereka juga lebih aktif secara multilateral dalam soal human rights. Soal sikap AS yang tidak mengakui proses selfdeterminasi yang sah telah terjadi di Tim-Tim, apakah itu berarti AS dapat mencabut pengakuan de facto-nya sewaktu-waktu? Bukan. Hanya berarti secara de jure mereka belum mengakui. Apakah dalam soal G-7 Anda merasa Christopher sebenarnya tak mendukung keinginan gerakan Nonblok? Saya tidak mendapat kesan itu. Sikap AS yang saya ketahui, berdasarkan laporan-laporan dari Tokyo, menyebutkan segalanya harus diputuskan secara kolektif oleh G-7, dan ada prosedurnya. Christopher sendiri memang mempunyai beberapa pertanyaan yang diajukan, dan saya jelaskan. Jadi, Anda masih akan berupaya memperjuangkan peluang Ketua Gerakan Nonblok memberi masukan dalam pertemuan G-7 itu, dan belum merasa perlu mengadakan damage control? (Tertawa) Belum. Tampaknya banyak kerikil menghadang dalam hubungan Indonesia dengan AS di bawah Clinton? Tidak dapat disangkal bahwa walaupun secara mendasar terdapat persamaan dalam foreign policy antara Partai Republik dan Demokrat, dalam nuansanya memang sejak semula kita ketahui berbeda. Bukan suatu hal yang baru. Waktu Presiden Carter pun, tekanan terhadap human rights sangat kuat. Juga tak dapat disangkal karena penonjolan human rights dan masalah demokrasi dan sebagainya dari semula memang merupakan hal-hal yang bagi Partai Demokrat memang penting. Bambang Harymurti (Washington, D.C.)