Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menjawab sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal biru yang dilepas dari kabinet Jokowi. Dia mengatakan, pernyataan Hasto itu seperti dialah penguasa dan orang yang berhak menilai orang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Padahal, kata Ali, yang berhak menilai terhadap partai koalisi pemerintahan saat ini adalah Presiden Jokowi. Dia juga menilai penempatan kader partai koalisi dalam kabinet Jokowi saat ini adalah hak presiden.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Ali, ucapan Hasto tak lebih dari pendapat pribadinya. "Jadi bagi kami, apa pun kata dia, karena dia tak juga mewakili partainya, silakan aja dia ngoceh-ngoceh," ujar Ali yang dihubungi Tempo, Selasa, 11 Oktober 2022.
Menurut Ali, saat ini NasDem masih berada di koalisi pemerintahan Jokowi dan akan mengawal hingga akhir jabatan pada 2024. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Partai NasDem.
Sebelumnya setelah acara HUT TNI di kantor PDIP, Hasto sambil menunjuk gambar sejarah tentang perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato menyebut dalam konteks saat ini, biru di tubuh kabinet juga harus dilepas dari pemerintahan Jokowi.
Ahmad Ali mengatakan, ucapan Hasto itu kemungkinan karena deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh NasDem. Padahal menurut dia, antara pencalonan Anies dengan posisi partainya di kabinet saat ini sangat berbeda.
Ia mengatakan bahwa koalisi pemerintah terdiri dari beberapa partai yang terikat kontrak dan ikatan tersebut ada karena kesepakatan.
Kontrak itu, kata Ahmad Ali akan berakhir pada masa kepemimpinan Jokowi pada 2024 tepat saat diselenggarakannya Pemilu. Menurut Ali, perlu dipahami dulu bahwa sejak 2019, bahkan pada Pemilu 2014, Partai NasDem lebih awal mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden."Kemudian kontrak itu kita sepakati sampai dengan 2024 ya," kata dia.
Menurut Ali, keputusan NasDem untuk mengusung Gubernur DKI Anies Baswedan merupakan hasil dari pemikiran partai untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan Jokowi saat ini.
“Tentunya tidak ada korelasi pernyataan Pak Hasto dengan keberadaan partai NasDem di koalisi dan keputusan partai NasDem di pencalonan pak Anies itu”, kata Anggota Komisi III DPR RI itu.
GADIS OKTAVIANI
Foto 
