Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA – Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta bekerja dua kali lebih keras untuk mempertahankan daerah pemilihan (dapil) masing-masing menjelang pemilu legislatif yang tinggal tiga pekan lagi. Pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa, mengatakan, agar langkah PPP tak berbelok di tengah krisis, ia akan berkeliling ke daerah untuk berkonsolidasi dengan pengurus wilayah, pengurus kecamatan, dan calon legislator dari PPP. "Saya akan merangkul semua, dari pengurus, kader, hingga pemilih," kata Suharso seusai musyawarah kerja partai di Bogor, Jawa Barat, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Krisis akibat kasus korupsi Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy menyebabkan partai menggelar konsolidasi berkali-kali selama lima hari terakhir. Hal ini dimulai dari rapat pengurus harian yang berujung pada penunjukan Suharso sebagai pelaksana tugas ketua umum hingga Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada Rabu malam lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Setelah dikukuhkan, Suharso berpidato untuk pertama kalinya di depan puluhan pengurus PPP berpakaian hijau. Ia mengatakan kasus korupsi Romy-panggilan Romahurmuziy-memang menjadi beban bagi seluruh kader, tapi mereka diminta semakin keras mempertahankan dapil masing-masing. "Seluruh struktur partai dan kader harus kompak, loyal, dan militan. Loyalitas dan militansi itu dimulai dari pemimpinnya di semua tingkatan, yang ditularkan ke para kader dan simpatisan," anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini.
Pengukuhan Suharso berlangsung singkat. Hanya dalam 60 menit dari pembukaan mukernas, seluruh pengurus wilayah dan pengurus pusat sepakat bahwa Suharso harus memimpin partai agar bisa keluar dari krisis. Mereka tak punya pilihan selain kompak karena pemilihan anggota legislatif menjadi taruhan. Rencananya, muktamar luar biasa untuk memilih ketua umum baru akan digelar selepas pencoblosan.
KPK membongkar dugaan praktik jual-beli jabatan di Kementerian Agama yang melibatkan Romy, pekan lalu. Tak hanya itu, posisi Menteri Agama Lukman Hakim juga semakin terdesak setelah penyidik menemukan uang ratusan juta rupiah dalam ruangan Ketua Majelis Pakar PPP itu. Terbongkarnya dugaan praktik lancung Romy itu dinilai sejumlah pengamat politik akan semakin mempengaruhi elektabilitas partai. Apalagi, sejak survei Oktober tahun lalu, elektabilitas PPP tak pernah lewat dari angka 4 persen, yang merupakan ambang batas parlemen.
Kasus PPP juga memberi riak keras bagi ritme kampanye calon legislator (caleg) PPP di daerah-daerah. Calon legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur III, Norman Zein Nahdi, mengatakan kini memiliki tugas tambahan. Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Timur ini harus kembali berkeliling ke kampung dan desa untuk mengklarifikasi perkara yang menjerat Romy. "Narasi kami sama saat memberi penjelasan ke pemilih, bahwa ini kasus perorangan, bukan partai," kata dia. "Saya di dapil yang banyak pesantren juga harus menjelaskan ke satu per satu kiai."
Sebagian calon legislator lainnya, kepada Tempo, menceritakan bahwa basis pemilih mereka kini direbut caleg dari partai lain yang menggunakan narasi kampanye antikorupsi. Di desa-desa yang sudah mereka kuasai, misalnya, didatangi caleg dari partai lain sambil berpidato menyebut nama Romy.
Padahal semestinya, tiga pekan menjelang pencoblosan, Norman dan caleg lain sudah harus berfokus pada pelatihan saksi. Ini merupakan tahapan penting dalam pencoblosan untuk mengamankan suara masing-masing calon di tempat pemungutan suara agar tak dicurangi. Namun Norman mengatakan bersedia kerjanya menjadi lebih berat karena korupsi Romy.
Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati mengatakan Suharso telah memberi amanat agar para caleg harus langsung turun ke dapil masing-masing begitu Mukernas selesai. Selain untuk mempertahankan pemilih, partai perlu menunjukkan komitmen tetap memenangkan calon presiden Joko Widodo dalam sisa masa kampanye ini. Adapun Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi, Johnny Plate, menyebut kasus Romy tidak mempengaruhi elektabilitas Jokowi maupun peta koalisi. INDRI MAULIDAR
Agenda Utama Partai Ka'bah
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
