Tebar Baliho Tak Mendongkrak Elektabilitas Puan

Perbesar

Baliho bergambar wajah Ketua DPR RI yang juga petinggi PDI Perjuangan Puan Maharani di Jalan Raya Sengkaling, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, 9 Agustus 2021. TEMPO/Abdi Purmono

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Survei Charta Politika menunjukkan elektabilitas Puan Maharani hanya naik 0,2 persen meski kader PDI Perjuangan sudah gencar memasang baliho Ketua DPR itu.
Ganjar Pranowo menjadi sosok yang paling banyak dipilih di lingkup internal pemilih PDI Perjuangan.
Elektabilitas Airlangga Hartarto juga belum terdongkrak, padahal kader Partai Golkar sudah menebar baliho ketua umumnya tersebut.

JAKARTA – Elektabilitas Puan Maharani belum terdongkrak walau kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah memasang banyak papan reklame bergambar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu di berbagai daerah. Hasil riset teranyar beberapa lembaga survei menunjukkan elektabilitas Puan Maharani masih berada di urutan terbawah di antara sejumlah tokoh lainnya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hasil riset Charta Politika yang dirilis kemarin menunjukkan justru elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang paling tinggi. Elektabilitas kader PDI Perjuangan ini mengalahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Elektabilitas Ganjar mencapai 20,6 persen, sedangkan Anies dan Prabowo masing-masing 17,8 persen dan 17,5 persen.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dari sepuluh tokoh yang masuk survei Charta Politika, elektabilitas Puan dan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang paling rendah. Elektabilitas Puan hanya 1,4 persen dan Airlangga 1 persen. Meski masih rendah, elektabilitas Puan sedikit terkerek dibanding hasil survei Charta pada Maret lalu. Saat itu elektabilitas Puan sebesar 1,2 persen.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan elektabilitas Puan dan Airlangga tak sejalan dengan upaya kampanye baliho yang getol dilakukan sejak dua bulan terakhir. "Bisa diasumsikan banyaknya jumlah atribut baliho, bahkan menjadi viral, ternyata tidak berkorelasi linier terhadap elektabilitas," kata Yunarto, kemarin.

Survei Charta Politika ini dilakukan pada 12-20 Juli 2021 dengan wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kesalahan sebesar 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Selain isu baliho, Yunarto mengatakan hasil survei menemukan fakta bahwa Puan keok di lingkup internal pemilih PDI Perjuangan. Sebab, menurut Yunarto, sekitar 44,7 persen konstituen PDI Perjuangan justru memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Di bawah Ganjar, masih ada nama Menteri Sosial Tri Rismaharini. Sebanyak 7,7 persen konstituen PDI Perjuangan memilih mantan Wali Kota Surabaya ini sebagai calon presiden pada pemilihan 2024. Lalu nama Puan berada di peringkat ketiga dengan keterpilihan hanya 4,8 persen.

"Ini pekerjaan rumah besar bagi partai kalau ingin Puan dimajukan sebagai calon presiden atau setidaknya dipilih oleh konstituen sendiri," kata Yunarto.

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam rapat paripurna ke-17 masa persidangan V tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 6 Mei 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

Selain Charta Politika, hasil survei New Indonesia Research & Consulting menunjukkan bahwa elektabilitas Puan Maharani masih rendah. Sesuai dengan hasil survei lembaga ini yang dirilis Ahad lalu, elektabilitas Puan berada di angka 1,4 persen.

Survei New Indonesia Research & Consulting dilakukan pada 21-30 Juli 2021 dengan wawancara lewat sambungan telepon kepada 1.200 responden yang dipilih secara acak. Tingkat kesalahan survei ini sebesar 2,89 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto, tak menanggapi upaya permintaan konfirmasi yang dilayangkan Tempo. Pesan pendek yang dikirim kepadanya juga belum direspons.

Pekan lalu, Bambang bercerita kepada Tempo mengenai pemasangan baliho Puan ini. Bambang mengatakan pemasangan baliho Puan di sejumlah daerah itu dikerjakan oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR.

Ia menjelaskan, rencana tersebut bermula dari rapat Fraksi PDI Perjuangan di kantor fraksi, gedung DPR, pada pertengahan Juni lalu. Rapat ini dihadiri oleh mayoritas anggota Fraksi PDI Perjuangan. Hasilnya, semua anggota fraksi berkomitmen akan memasang baliho Puan di daerah pemilihan masing-masing. Namun pemasangan baliho tidak bersifat wajib.

"Mau pasang berapa pun boleh. Enggak pasang juga boleh," kata Bambang.

Sesuai dengan kesepakatan itu, Bambang dan koleganya di Senayan memasang baliho Puan pada 15 Juli lalu. Pemasangan baliho akan berlangsung hingga 15 September mendatang. Namun pria yang kerap disapa Bambang Pacul ini tak yakin semua baliho Puan tersebut bisa diturunkan setelah 15 September 2021. Sebab, masing-masing penyedia jasa baliho mempunyai hitungan tersendiri.

"Karena sepi periklanan, mereka tidak mau kasih diskon tapi ditambah satu bulan," kata Bambang.

Meski begitu, Bambang membantah pemasangan baliho serentak tersebut merupakan bentuk kampanye Puan Maharani menuju Pemilu 2024. Ia berdalih bahwa kegiatan pemasangan baliho ini hanya sebatas menata barisan internal PDI Perjuangan.

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor, mengatakan kampanye lewat papan reklame yang dilakukan kubu Puan sejak awal tidak menjamin elektabilitasnya akan terdongkrak. Sebab, kampanye seperti itu sekadar membuat Puan dikenal oleh masyarakat, tapi belum tentu akan dipilih.

"Dikenal belum tentu disukai. Disukai pun belum tentu dipilih," kata Firman, kemarin.

Menurut Firman, hasil survei tersebut seharusnya menjadi peringatan keras bagi Puan dan timnya dalam menggenjot kampanye dini. Ia bahkan menyarankan agar elite PDI Perjuangan mencari cara lain dalam memperkenalkan Puan selain lewat kampanye baliho. "Perlu dicarikan cara yang lebih efektif," katanya.

Sependapat dengan Firman, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai kampanye lewat papan iklan yang dilakukan kubu Puan salah waktu. Ia menilai kampanye pemasangan baliho secara masif pada saat terjadi kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 justru membuat masyarakat berang.

"Bukannya dapat simpati publik, malah dapat nyinyiran dan olokan rakyat," kata Ujang.

Ia menduga respons negatif itulah yang membuat elektabilitas Puan tak juga terkerek. Ujang menyarankan agar Puan Maharani dan timnya memikirkan strategi kampanye yang lebih tepat sasaran. Misalnya, kata Ujang, melakukan kampanye melalui udara atau virtual dan media sosial. Strategi ini dianggap memiliki risiko penolakan yang lebih kecil dibanding pemakaian papan iklan.