Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Magelang - Sebanyak sepuluh kepala daerah tak mengikuti retret di Akademi Militer Magelang. Hingga hari keenam penyelenggaraan pada Rabu, 26 Febtuari 2025, mereka tak kunjung hadir.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sembilan kepala daerah dari Bali dan satu dari Asmat," kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di lokasi retret. Mereka merupakan kepala daerah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurutnya, panitia menimbang apakah masih tetap menunggu peserta pengganti dari sepuluh daerah tersebut karena retret tinggal dua hari lagi. "Ini kan waktunya sudah di ujung-ujung, apakah memungkinkan untuk Sekda atau pembekalan berikutnya," ujarnya.
Sebelumnya, DPP PDIP melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tentang instruksi harian ketua umum, memerintahkan anggotanya yang menjabat kepala daerah untuk menunda perjalanan menuju retret di Akmil Magelang.
Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu, instruksi tersebut terkait kasus hukum yang menyangkut Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Awalnya 47 kepala daerah kader PDIP menunda keberangkatan.Namun, mereka kemudian datang bergelombang pada 23 dan 24 Februari 2025. Kini menyisakan sepuluh kepala daerah yang tidak hadir.
Daftar kepala daerah yang absen retret:
- Gubernur Bali, I Wayan Koster
- Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya
- Bupati Badung, I Wayan Adi Arwana
- Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta
- Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra
- Bupati Gianyar, I Made Mahaystra
- Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan
- Bupati Klungkung, I Made Satria
- Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya
- Bupati Asmat, Thomas Eppe Safanpo
Sebelumnya, Juru bicara PDIP Ahmad Basarah mengatakan partainya tidak pernah melarang kadernya untuk mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang. Menurut dia, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri hanya menginstruksikan agar kadernya menunda keberangkatan.
"Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum tidak pernah seluruh kadernya yang terpilih sebagai Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retreat yang digelar oleh pemerintah," kata Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta pada Selasa, 25 Februari 2025.
Pilihan Editor: PDIP Klaim Megawati Tak Larang Kader Ikut Retret Kepala Daerah