Tidak Semua Pedagang Diusir

MEMIMPIN Jakarta sejak Oktober tahun lalu, Gubernur Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, menyimpulkan: Pasar Tanah Abang menyumbang 30 persen kemacetan Ibu Kota. Mereka pun memutuskan segera menertibkan pedagang kaki lima di pusat bisnis produk garmen ini.

Sementara Jokowi bekerja diam-diam, Basuki menyodok sana-sini. Pernyataannya yang menyebutkan ada "oknum tidak tahu aturan" memicu polemik dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Abraham Lunggana, atau populer dengan panggilan Lulung, yang punya bisnis keamanan di Tanah Abang. Walhasil, pendukung Lulung mendatangi kantor Basuki.

Rabu pekan lalu, Basuki menerima Tempo di kantornya di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sejumlah mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian dan magang meriung di ruang kerja yang jembar. Dengan gayanya yang khas, bersuara keras dan blakblakan, ia menjelaskan persoalan Tanah Abang. "Terus terang, saya belum pernah ke sana," katanya tertawa.

Lulung marah kepada Anda….

Dia marah gara-gara, katanya, saya bilang dia bego. Saya kan hanya bilang kalau terlibat, ya, dia bego. Itu menjawab pertanyaan apakah ada anggota DPRD yang berkepentingan di Tanah Abang. Saya jawab: kalau terlibat, ya, goblok. Terus ditanya, apa Haji Lulung? Saya jawab tidak tahu.

Saya tidak punya masalah dengan Haji Lulung. Sebelum sidang di Dewan, kami biasa cium pipi kanan pipi kiri.

Perusahaan Lulung memang mengelola keamanan di Tanah Abang….

Itu yang di dalam. Kami tidak mempersoalkan yang di dalam. Yang kami persoalkan pedagang yang membuat macet. Mau dagang, silakan, tapi jangan buat macet.

Sebenarnya berapa banyak uang gelap yang beredar dalam masalah pedagang kaki lima di sana?

Itu mesti polisi yang menyelidiki. Polisi sudah memetakan dari penangkapan 40 orang di Tanah Abang. Kami tidak punya data soal itu.

Pengalaman kami, ada juga pedagang yang punya dagangan di dalam tapi tidak laku, lalu mereka buka lapak di luar. Jadi pemilik lapak-lapak di luar itu rata-rata punya toko di dalam. Saya lihat di televisi ada yang mengaku bayar Rp 3-4 juta, berarti ada bisnis di sini. Siapa? Ya, kami sikat aja. Nanti juga muncul yang keberatan. Terakhir, ada yang datang ke sini menyatakan pendapat.

Pungutan dari pedagang sebagian masuk pengurus rukun warga setempat?

Ya. Itu sudah disampaikan. Cari pengurus yang seperti itu, penjarain.

Kenapa Blok G selama ini kosong?

Kami tidak tahu kenapa. Mungkin salah satunya karena bau, ada tempat pemotongan hewan. Mungkin juga sengaja dikosongin.

Apa benar Blok G disewakan untuk tempat prostitusi?

Ya. Ini semua yang membuat orang mendapat penghasilan luar biasa. Siapa mereka? Polisi yang bisa membuktikan.

Apakah penertiban di Tanah Abang ini sebagai pilot project?

Tidak ada pilot project, sih. Inti kami sederhana, ingin mengatasi macet dan banjir. Yang penting eksekusi saja, kata Gubernur. Karena semua masalah dan solusinya sudah jelas. Caranya pun sudah ada. Tinggal Anda punya nyali apa enggak. Anda bisa dibeli apa tidak. Kenapa Tanah Abang duluan? Kebetulan saja, karena sudah puluhan tahun macet.

Berapa lama Tanah Abang bisa bertahan teratur?

Tergantung wali kota. Kalau tidak bisa menjaga, wali kota akan kami copot. Mereka harus memastikan, kalau ada yang melanggar, pidanakan. Jakarta harus lebih baik. Tapi tidak mesti semua pedagang kaki lima harus diusir. Hanya yang menghambat jalan. Mereka juga harus dicarikan lokasi lain. Kami akan membuat tempat pedagang di taman-taman, tapi tidak boleh permanen. Kami mau uji coba di Waduk Pluit. Paling tidak pada September nanti Jakarta sudah mulai kelihatan berubah.

Bagaimana dengan lokasi di sekitar mal yang juga banyak pedagang?

Kami juga akan sikat, tapi berantem-nya pelan-pelan. Nanti kami akan paksa mereka masuk ke mal. Pengelola mal harus menyediakan tempat. Kan, yang makan di situ karyawan mal juga. Mereka sudah bersedia, walau ada juga yang ngeles.