Tiga Delegasi Sebelum Suksesi

DUA hari berturut-turut Presiden Joko Widodo membela anak buahnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, soal tuduhan intervensi dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar. Di hadapan awak media di Istana Kepresidenan pada Senin, 2 Desember lalu, Presiden membantah tudingan bahwa Pratikno cawe-cawe dalam musyawarah nasional Golkar. “Kalau Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) bisa intervensi Golkar, jagoan betul,” kata Jokowi.

Sehari berselang, saat membuka Musyawarah Nasional X Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Jokowi kembali pasang badan untuk bekas Rektor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tersebut. Sembari berkelakar, Jokowi menantang Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar yang disebut-sebut ditelepon Pratikno. “Coba mana DPD yang dikumpulkan Pak Mensesneg, silakan maju. Saya beri sepeda.”

Tudingan terhadap Pratikno dilancarkan pendukung Bambang Soesatyo, salah satu kandidat Ketua Umum Golkar yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada Rabu, 27 November lalu, juru bicara kubu Bambang, Syamsul Rizal, menuding tiga menteri Jokowi menekan pengurus daerah Golkar agar mendukung Airlangga Hartarto supaya pesaing Bambang itu terpilih kembali sebagai ketua umum. Tiga hari berselang, pendukung lain Bambang, Taufik Hidayat, melancarkan tudingan serupa.

Sinyal dukungan Istana untuk Airlangga terlihat saat perayaan ulang tahun Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, awal November lalu. Kala itu, Jokowi dalam pidatonya memuji Airlangga sebagai sosok yang mampu mengatasi tekanan ekonomi dunia. Menurut Jokowi, kegaduhan politik akan berpengaruh pada stabilitas politik dan ekonomi. Karena itu, dia meminta kader Golkar tetap solid. “Saya yakin Golkar akan makin matang karena ketuanya top!” ujar Jokowi.

Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional X Partai Golkar di Kuningan, Jakarta, 3 Desember 2019. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Menjelang musyawarah nasional, dukungan itu makin terlihat. Dua orang dekat Airlangga bercerita, Jokowi menyampaikan dukungan terhadap Menteri Koordinator Perekonomian itu dalam lawatan ke Bangkok, Thailand, dan Busan, Korea Selatan, sekitar sepuluh hari sebelum musyawarah nasional berlangsung. Menurut mereka, salah satu alasan Jokowi mendukung Airlangga adalah sikapnya yang menolak amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Jokowi dalam sejumlah kesempatan menyatakan menolak perubahan konstitusi yang bertujuan mengembalikan pemilihan presiden ke tangan MPR atau memperpanjang masa jabatan kepala negara. Rival Airlangga, Bambang Soesatyo, beberapa kali menyatakan MPR tengah mengkaji kemungkinan amendemen konstitusi. Ditemui Tempo di rumahnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat, 6 Desember lalu, Airlangga menyatakan menolak amendemen Undang-Undang Dasar.

Airlangga juga membenarkan kabar bahwa restu Jokowi disampaikan dalam lawatan ke Bangkok dan Busan. Menurut dia, Presiden berpesan agar pemilihan Ketua Umum Golkar berlangsung tanpa kegaduhan. Airlangga enggan menjelaskan lebih jauh dukungan tersebut. “Dengan menjadikan saya menteri koordinator, Presiden mendukung Golkar.”

•••

BERTEKAD memimpin Golkar lagi, Airlangga Hartarto merangkul sejumlah pihak, termasuk kalangan pengusaha. Dua orang dekatnya mengungkapkan, salah satu yang didekati adalah pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Pebisnis ini dikenal dekat dengan Bambang Soesatyo. Menurut mereka, pertemuan antara Andi Syamsuddin dan Airlangga digelar di rumah dinas Airlangga di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Airlangga, kata dua orang tersebut, menyatakan Presiden Jokowi sudah memberikan restu kepadanya untuk kembali memimpin Golkar. Dua pengurus teras Golkar itu menambahkan, sebelum keduanya berjumpa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menemui Andi Syamsuddin, juga di rumah dinasnya di Widya Chandra. Dalam pertemuan itu, Pratikno dikabarkan menyampaikan dukungan Istana kepada Airlangga.

Airlangga membenarkan kehadiran  Inspektur Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pertemuan itu. Namun, kata Airlangga, “Kehadirannya tidak signifikan.”

Haji Isam membantah kabar pertemuannya dengan Airlangga dan Pratikno. “Itu fitnah,” ucapnya. Pun Pratikno menyangkal bertemu dengan Isam. Dia juga membantah mengintervensi pemilihan Ketua Umum Golkar. “Tidak benar saya bertemu atau menelepon DPD Golkar. Saya bahkan tidak tahu siapa nama-nama Ketua DPD Golkar,” ujarnya.

Airlangga justru membenarkan info bahwa ia bertemu dengan Andi Syamsuddin. Tapi dia enggan menjelaskan detail pertemuan tersebut. Airlangga mengaku lebih banyak berdiskusi soal ekonomi.

Dengan segala upaya, Airlangga ber-upaya agar Ketua Umum Golkar dipilih secara aklamasi. Dia menugasi Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Doli Kurnia mengumpulkan pengurus partai di empat daerah, yakni Karawang, Yogyakarta, Padang, dan Denpasar. Mereka diminta membuat surat pernyataan dukungan untuk Airlangga.

Konsolidasi terakhir dilakukan Airlangga dengan mengumpulkan Ketua Golkar daerah di Hotel Solitaire, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, sehari sebelum musyawarah nasional. Dia mengundang tokoh senior partai, seperti Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, dan Luhut Binsar Pandjaitan. Untuk mencegah penggembosan dukungan, setiap DPD II dikawal satu polisi sepulang dari Gading Serpong. Dua Ketua Golkar daerah yang ditemui Tempo bercerita, mereka juga diberi “sangu” sebesar US$ 7.000 ditambah Rp 10 juta.

Airlangga membenarkan adanya pengawalan terhadap ketua partai di daerah. “Ini pengawalan biasa setiap munas,” katanya. Dia juga mengaku menyiapkan uang untuk kadernya. “Masak, jauh-jauh tidak diberi uang transportasi.” Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal menyatakan pengawalan khusus dimungkinkan sepanjang ada permintaan dari penyelenggara kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerawanan.

•••

NUSRON Wahid memenuhi undangan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di rumahnya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad malam, 1 Desember lalu. Dua politikus Golkar yang mengetahui pertemuan tersebut bercerita, Luhut menyebutkan Presiden Joko Widodo mendukung Airlangga Hartarto. Dia pun dikabarkan meminta pendukung Bambang Soesatyo legawa.

Menurut sumber yang sama, Nusron, yang juga pendukung Bambang, bernegosiasi agar jagoannya itu bisa tetap “bertarung” hingga tahap pemilihan. Namun Luhut menolak. Nusron membenarkan adanya perjumpaan dengan Luhut, tapi ia menolak menceritakan isi pertemuan. “Saya tak mau berkomentar,” ujar anggota DPR tersebut. 

Sehari kemudian, Luhut memanggil Bambang ke rumahnya. Dua orang dekat Bambang menuturkan, dalam pertemuan itu, Luhut meminta Bambang mundur dari bursa ketua umum. Bambang tak langsung memenuhi permintaan tersebut. Setelah pertemuan ini, Bambang mengumpulkan tim suksesnya di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra hingga Selasa dinihari.

Berniat mundur, Bambang bernegosiasi dengan kubu Airlangga, Selasa pagi, sebelum musyawarah nasional dibuka. Dalam pertemuan di restoran Le Quartier, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, itu, Bambang ditemani Nusron dan Ahmadi Noor Supit. Sedangkan Airlangga datang bersama ka-der Golkar yang juga Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Bambang Soesatyo saat menyerahkan berkas persyaratan dan formulir pendaftaran di kantor DPP Golkar, Jakarta, 2 Desember 2019. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Istana ikut mengirim delegasi untuk menengahi kedua kubu, yaitu Inspektur Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sigit mantan ajudan Presiden Jokowi. Hari itu, Sigit masih menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian RI. Jumat, 6 Desember lalu, mantan Kepala Kepolisian Daerah Banten ini naik pangkat menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal  Polri dengan tiga bintang di pundak.

Airlangga membenarkan kehadiran Sigit dalam pertemuan itu. Namun, kata Airlangga, “Kehadirannya tidak signifikan.” Kolega Bambang, Ahmadi Noor Supit, mengatakan kehadiran pihak ketiga di Le Quartier membuat kesepakatan kedua kubu menjadi lebih kuat. Alasannya? “Silakan terjemahkan sendiri,” ucap Supit.

Sigit belum bisa dimintai konfirmasi atas kehadirannya dalam pertemuan itu. Dia tak menjawab pesan WhatsApp dan panggilan telepon dari Tempo. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal tak mengetahui soal kehadiran teman seangkatannya di Akademi Kepolisian 1991 tersebut. “Saya baru dengar kabar itu,” ujarnya. Sedangkan juru bicara Istana, Fadjroel Rachman, menyatakan Presiden bersikap netral dalam urusan internal partai politik.

Dalam pertemuan di Le Quartier, terjadi negosiasi mengenai posisi pendukung Bambang dalam kepengurusan Golkar. Bambang juga meminta pengunduran dirinya dilakukan di depan para tokoh senior Golkar. Karena itulah Airlangga dan Bambang kembali bertemu di kantor Luhut di Jalan Thamrin, Jakarta. Seusai pertemuan yang juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie itu, Bambang resmi mundur dan memberi Airlangga jalan menjadi Ketua Umum Golkar lagi. “Saya tak bisa melawan nasihat senior,” katanya.

Adapun Luhut Pandjaitan mengaku telah berbicara secara pribadi dengan Airlangga dan Bambang. “Jangan ada berkelahi-berkelahi lagi,” tuturnya.

WAYAN AGUS PURNOMO, AHMAD FAIZ, BUDIARTI UTAMI PUTRI, DEWI NURITA, HUSSEIN ABRI DONGORAN

Airlangga di Pucuk Beringin