Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PRESIDEN Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada Senin, 24 Februari 2025. Dia sudah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia.
Prabowo juga meneken Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara. “Pada hari ini, hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta.
Presiden menyebutkan Danantara akan berfokus pada sektor hilirisasi nikel hingga pembangunan pusat data kecerdasan buatan. Dia mengatakan akan mengalokasikan gelombang pertama investasi di Danantara senilai US$ 20 miliar untuk sekitar 20 proyek strategis nasional. “Kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar akan difokuskan pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan,” tuturnya.
Kepala Negara mengklaim proyek-proyek tersebut bakal berdampak tinggi dan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk negara, seperti menciptakan lapangan kerja yang bermutu serta kemakmuran berjangka panjang bagi masyarakat. “Kami tidak mau lagi menjual sumber alam dengan murah, kami tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain,” katanya.
Berikut sejumlah pihak yang berharap mendapatkan suntikan dana dari Danantara untuk mendanai program dan proyek yang sedang mereka kerjakan.
Maruarar Sirait Berharap Dukungan Danantara untuk Program 3 Juta Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara berharap Danantara bisa berkontribusi merealisasikan program 3 juta rumah per tahun. Sebab, program tersebut termasuk salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Kami berharap dukungan, terutama dukungan pembiayaan, karena keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN di Kementerian PKP,” kata Ara dikutip dari keterangan resmi, Senin.
Adapun anggaran Kementerian PKP tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 3,462 triliun. Sebelumnya, Kementerian yang dipimpin Ara itu mendapat alokasi Rp 5,274 triliun. Namun anggarannya dipangkas Rp 1,812 triliun setelah Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Basuki Hadimuljono: Mudah-mudahan IKN Kecipratan dari Program Danantara
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) Basuki Hadimuljono berharap Danantara bisa berkontribusi bagi pembangunan IKN. “Mudah-mudahan IKN juga kecipratan dari program Danantara. Itu harapan kami,” kata Basuki saat ditemui wartawan di sela acara Market Sounding KPBU IKN di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum pada Senin, 24 Februari 2025.
Sebab, kata Basuki, Danantara dibentuk untuk melakukan investasi dari dividen Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Seperti diketahui, Danantara ditargetkan mengelola aset senilai lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14 ribu triliun.
Untuk pembangunan IKN pada 2025, Basuki menuturkan ada alokasi anggaran pendapatan dan belanja (APBN) untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel (MUT) atau terowongan bawah tanah. Selain itu, ada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. “Karena perintahnya Bapak Presiden, tahun 2028 saya harus menyiapkan semua ekosistem pemerintah, eksekutif, yudikatif, dan legislatif lengkap dengan pendukungnya,” kata mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu.
Mengenai pembangunan dari hasil investasi, Basuki mengatakan akan ada pembangunan enam bank tahun ini. Bank-bank tersebut merupakan perbankan yang sudah melakukan groundbreaking tahun lalu, yakni BCA, Bankaltimtara, BNI, Mandiri, BRI, dan BTN. “Enam bank akan membangun setelah Lebaran. Targetnya, kuartal pertama 2026 akan mulai beroperasi,” ujarnya.
Bahlil Ajukan Proposal Sebagian Dana Danantara Biayai Hilirisasi
Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan sudah mengajukan proposal kepada Presiden Prabowo untuk meminta sebagian dana Danantara dialokasikan untuk hilirisasi. “Kami mengajukan dalam berbagai kesempatan kepada Bapak Presiden agar meminta pertimbangan untuk sebagian dana Danantara itu bisa diinvestasikan. Dalam rangka memberikan penciptaan nilai tambah di sektor hilirisasi,” ucap Bahlil usai acara Indonesian Economic Summit 2025 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.
Bahlil masih irit bicara soal nominal investasi yang dia ajukan. Dia hanya mengatakan permintaan itu diajukan demi memperjuangkan kedaulatan masyarakat Indonesia dengan memberikan nilai tambah pada sumber daya alam. Dia juga sempat menyinggung akan ada kerja sama antara Danantara dan sejumlah negara, salah satunya Uni Emirat Arab. “(Kerja sama) Jalan ya. Dengan beberapa negara lain,” ujarnya.
Hingga empat tahun ke depan, Bahlil berencana melakukan hilirisasi terhadap sejumlah komoditas. “Ada 26 hingga 28 komoditas yang akan didorong, terutama perikanan, kehutanan, pertanian, oil and gas, dan minerba,” katanya saat ditemui di kantornya pada Jumat, 10 Januari 2025.
Ke-28 komoditas hilirisasi itu meliputi batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi stacy, emas perak, timbal aspal, pasir, mangan, kobalt, logam, minyak bumi, gas alam, minyak kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, gaku gelondongan, getah pinus, udang, ikan, kepiting, rumput laut, garam, pala, cokelat, dan ikan nila.
Ervana Trikarinaputri, Hendrik Yaputra, Riri Rahayu, dan Dede Leni Mardianti berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Ramai Dukungan untuk Band Sukatani yang Diduga Mendapat Intimidasi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini