Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Airlangga Beberkan Fasilitas Sudah Diberikan untuk Perkuat Daya Saing UMKM, Apa Saja?

UMKM yang melakukan ekspor mendapatkan fasilitas bea cukai berupa kemudahan impor untuk tujuan ekspor.

30 Januari 2025 | 15.08 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Roslani ketikan akan mengikuti rapat terbatas perihal pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen dengan Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, 13 Desember 2024. TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan berbagai kebijakan, termasuk insentif pajak dan kemudahan ekspor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah telah menyediakan sejumlah fasilitas untuk memperkuat daya saing UMKM di pasar domestik maupun global.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Saat ini, UMKM yang melakukan ekspor mendapatkan fasilitas bea cukai berupa kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN impor untuk bahan baku yang digunakan dalam produk ekspor juga dinolkan,” ujar Airlangga dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis, 30 Januari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Insentif pajak tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar global dengan menekan biaya produksi. Dengan pajak nol persen untuk bahan baku, UMKM diharapkan dapat lebih kompetitif dalam menembus pasar internasional.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan pembiayaan ekspor bagi UMKM agar mereka memiliki akses pendanaan yang lebih luas. Langkah ini dinilai penting mengingat banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal untuk ekspansi usaha ke luar negeri.

Selain insentif fiskal, pemerintah juga telah menggratiskan sertifikasi halal bagi UMKM guna memastikan produk mereka memenuhi standar pasar, terutama di sektor makanan dan minuman.

“Untuk UMKM, sertifikasi halal diberikan secara gratis. Anggaran sudah disediakan oleh Menteri Keuangan,” kata Airlangga. Skema self-declare juga diperkenalkan agar proses sertifikasi berjalan lebih cepat dan efisien.

Lebih lanjut, pemerintah akan terus memperkuat program Bangga Buatan Indonesia dan digitalisasi UMKM guna meningkatkan permintaan terhadap produk lokal. “Program ini akan kami lanjutkan menjelang Hari Raya Lebaran agar konsumsi terhadap produk UMKM meningkat,” ujar Airlangga.

Dengan berbagai insentif dan kebijakan ini, pemerintah berharap UMKM dapat berkembang lebih pesat dan naik kelas menjadi usaha menengah yang tangguh. Setiap tahun, pemerintah menargetkan sedikitnya 20 UMKM yang dapat bertransformasi menjadi usaha menengah yang lebih mapan.

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus