Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan, lantaran anggaran infrastruktur ditahan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pembangunan bendungan dihentikan sementara. Hal itu disampaikan Dody usai bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di kantor Bappenas, Jakarta, Senin pagi, 18 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Pembangunan yang besar kayak bangun bendungan sementara kita setop dulu. Apa yang ada kita maksimalkan, kita efektifkan untuk bisa 100 persen mendukung ketahanan pangan. Dengan keterbatasan hari ini apa yang sudah kita punya, kita lebih revitalisasikan, lebih optimalisasikan,” kata Menteri PU.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mengapa Sri Mulyani menahan anggaran infrastruktur?
Menurut Dody Hanggodo, penahanan anggaran oleh Sri Mulyani dilakukan sampai antarkementerian duduk bersama dengan Badan Perencanan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk menyinkronisasi program kerja. Kebijakan Menkeu ini, kata Dody, berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya tidak mengetahui hingga kapan penahanan anggaran dilakukan.
“Semua dana infrastruktur sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan sesuai arahan Pak Presiden, sampai kami antarkementerian duduk sama-sama dengan Kepala Bappenas,” kata Dody.
Usai bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Bappenas pada Senin pagi, Dody lalu rapat dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kementerian PU pada Senin sore. Namun, ketika ditemui setelah rapat, Dody menyampaikan belum ada pembahasan rinci soal penahanan, pengurangan, maupun penambahan anggaran untuk kementeriannya.
“Belum sampai ke arah situ. Diskusi saja agar pekerjaan-pekerjaan 2025 yang sudah dicanangkan bisa dikerjakan dengan tepat, cepat, efektif dan efisien,” kata Dody.
Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa anggaran Kementerian PU untuk 2025 dipatok sebesar Rp 116 triliun. Namun, ada anggaran yang bakal dialihkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Sebab ketika anggaran diketok di DPR, saat itu urusan perumahan masih di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, Presiden Prabowo, yang resmi menjabat mulai 20 Oktober 2024, memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP.
“Anggaran yang kemarin untuk perumahan kan Cuma Rp 5 triliun. Ya, itu Rp 5 triliun yang ke sana (Kementerian PKP)” ujar Diana.
Adapun terkait anggaran yang terbatas, Menteri PU Dody mengatakan, pada 2025 kementeriannya akan lebih berfokus pada program Asta Cita Presiden Prabowo. Kata dia, fokus Kementerian PU, yakni membangun infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, air, dan energi.
Itulah mengapa, Dody berujar, pembangunan fisik yang membutuhkan biaya besar seperti bendungan kemungkinan akan disetop sementara. Misalnya, untuk ketahahan pangan, Kementerian PU bakal mengoptimalkan infrastruktur yang telah ada. Ia optimistis 259 bendungan yang ada mampu mencukupi kebutuhan.
“Jadi, dengan keterbatasan anggaran hari ini, apa yang sudah kita punya, ya itu saja yang lebih kita revitalisasikan, optimalkan untuk bisa menyukseskan Asta Cita Pak Presiden Prabowo,” kata Menteri PU Dody Hanggodo.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | RIRI RAHAYU
Foto 
