Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) terus mendorong pembangunan Bandara Kulon Progo di Yogyakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Deputi Bidang Koordinasi Infrastuktur Kemenko Maritim, Ridwan Djamaludin, mengatakan pihaknya fokus pada penyelesaian permasalahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pembebasan lahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami melakukan itu untuk mencari tahu informasi di lapangan perihal masalah-masalah apa saja yang masih menghambat. AMDAL juga belum sepenuhnya selesai, dalam waktu dekat kita akan undang pihak terkait masalah AMDAL ini,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis, 12 Oktober 2017.
Letak geografis Bandara Kulon Progo di selatan Pulau Jawa rawan bencana, terutama gempa bumi dan tsunami. Namun, pemerintah menyiapkan berbagai opsi mitigasi bencana.
Beberapa waktu lalu Kemenko Maritim bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Meteorologi,Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Sekretariat Kabinet (SETKAB), Pemerintah Daerah dan Perwakilan Masyarakat, serta para akademisi, sudah menyelenggarakan workshop Potensi Bahaya Gempa Bumi dan Tsunami beserta Metode Mitigasinya di Universitas Gajah Mada.
Kesimpulan yang dihasilkan dari workshop tersebut adalah adanya berbagai opsi yang meliputi kekuatan bandara yang tahan gempa, penerapan gumuk-gumuk pasir, penanaman cemara udang dan mangrove, dan yang tidak kalah penting adalah sosialisasi mitigasi bencana kepada warga agar cepat tanggap bila menghadapi bencana.
Dengan selesainya pembangunan Bandara Kulon Progo tahap pertama diharapkan tahun 2019 mulai dapat dioperasikan, sehingga dapat mengurangi beban bandara Adi Sutjipto yang sudah kelebihan kapasitas.