Anggaran Kementerian ATR/BPN Tersisa Rp 4,4 Triliun usai Pemangkasan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dipangkas Rp 2,011 triliun atau 31,17 persen. Sebelumnya, pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk tahun anggaran 2025 ditetapkan senilai Rp 6,454 triiliun.

“Sehingga, sisa dana yang masih ada Rp 4,442 triliun,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam rapat bersama Komisi II DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025. Adapun pemangkasan dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto meminta penghematan belanja APBN dan APBD 2025 senilai Rp 306,6 triliun.

Nominal pemangkasan anggaran Kementerian ATR/BPN yang ditetapkan hari ini lebih rendah ketimbang yang disampaikan dalam rapat di DPR sebelumnya, yakni pada Kamis, 30 Januari 2025. Perubahan angka pemangkasan ini terjadi setelah pemerintah melakukan rekonstruksi. 

Dalam rapat akhir Januari itu, Nusron menyampaikan soal anggaran Kementerian ATR/BPN dipangkas sebesar 35,72 persen atau senilai Rp 2,305 triliun. Selaini itu, ada blokir anggaran perjalanan dinas dan paket meeting senilai Rp 326,4 miliar. “Proyeksi total efisiensi blokir dan implementasi Inpres 1 Tahun 2025 adalah Rp 2,631 triliun atau 40,76 persen,” ujarnya.

Kendati anggaran dipangkas, Kementerian ATR/BPN mendapat pinjaman luar negeri melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP). Ia berujar pinjaman dari Bank Dunia ini sudah disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Adapun program ILASP merupakan program yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Total anggaran program tersebut yakni US$ 655 miliar. “ATR/BPN dapat sekitar US$ 340 juta, BIG US$ 298 juta, dan sisanya untuk Kemendagri,” kata Nusron.

Pilihan Editor: Ekonom UPN Veteran Ungkap Dampak Prabowo Otak-Atik Anggaran Belanja terhadap Penerimaan Negara