Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama atau Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) tidak memiliki pengaruh apa pun terhadap penurunan harga beras.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal itu dia sampaikan saat Rapat Koordinasi Pengamanan Stok dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idulfitri di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Maret 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kalau ada yang mengatakan bahwa bantuan pangan ini tidak berpengaruh terhadap penurunan harga, benar tidak berpengaruh," kata Bayu dalam paparannya, Senin, 4 Maret 2024.
Bantuan beras 10 kg itu, menurut dia, berpengaruh terhadap kebutuhan beras bagi jutaan keluarga di Indonesia, Berkat bansos beras itu, katanya, sebanyak 22 juta keluarga penerima manfaat atau KPM tidak lagi mencari beras secara terdesak karena sudah menerima bansos dari pemerintah.
"Ada 22 juta keluarga yang tidak lagi mencari beras secara terdesak untuk pergi ke pasar," ujarnya. Bayu menyebut bahwa 22 juta KPM itu merupakan kelompok yang paling sensitif terhadap kenaikan harga.
Selanjutnya: Bayu menyatakan bansos tersebut diproyeksikan mampu mencukupi....
Bayu menyatakan bansos tersebut diproyeksikan mampu mencukupi 40 persen hingga 50 persen kebutuhan keluarga selama satu bulan. "Sehingga mereka cukup tenang untuk menjalani hari-harinya karena telah memiliki beras," ucapnya.
Menurut dia, Bulog dalam dua bulan mendatang bakal berfokus pada pecepatan penyaluran pangan. Saat ini, ujarnya, masih ada delapan kabupaten/kota dalam tahap verifikasi dan validasi. Belum selesainya proses verifikasi tersebut terjadi di daerah-daerah yang sulit dijangkau. "Ada beberapa masalah teknis, tapi secara keseluruhan kami telah menyalurkan 360 ribu ton total bantuan pangan," kata Bayu.
Dia juga menyatakan Bulog bakal terus melanjutkan penyaluran beras SPHP bersubsidi. Hingga saat ini Bulog telah mendistribusikan beras SPHP bersubsidi itu ke 50,2 persen pengecer serta ke 45,5 persen distributor.
"Jadi untuk SPHP, mekanismenya adalah pengecer ini harus mengajukan, membeli atau, meminta untuk dialokasikan, karena ada unsur pertanggungjawaban keuangannya," ujarnya.
Selain itu, beras SPHP bersubsidi juga disalurkan lewat program pemerintah daerah, Gerakan Pangan Murah.
Foto 
