Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencecar Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dengan berbagai pertanyaan perihal kasus pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di laut utara Tangerang, Banten.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto itu, sejumlah anggota dari berbagai fraksi menilai kinerja Menteri Trenggono, khususnya dalam kasus pemagaran laut tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Salah satunya Arief Rahman dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem). Ia menilai KKP lambat dalam menangani masalah pagar laut, padahal para nelayan sudah mengadukan hal tersebut sejak Agustus 2024.
"Masyarakat sudah lapor ke DKP Provinsi Banten dan ditemukan adanya pembangunan pagar laut sepanjang 7 kilometer. Nah ini tidak direspon sama sekali dari Kementerian. Nunggu viral. Kalau seperti ini terus setelah viral-viral ini bahaya," ucap Arief dengan suara meninggi di kalimat terakhir.
Ia juga menyinggung soal adanya pernyataan yang berbeda antara KKP dan TNI AL saat awal pembongkaran laut dilakukan. Menurutnya, Trenggono seharusnya muncul untuk menyelesaikan masalah, bukannya membuat situasi bertambah rumit dengan mengeluarkan pernyataan yang membingungkan publik.
"Pak Menteri muncul ini seharusnya kemarin itu menyelesaikan masalah, jadi problem solver. Bukan Pak Menteri bikin pernyataan malah menjadi masalah. Itu kan yang terjadi," ucap Arief.
Tak hanya Arief, politikus dari PDIP Soni T Danaparamita juga sempat meragukan pernyataan Trenggono yang mengaku belum mengetahui pemilik pagar tersebut. Pasalnya, KKP mempunyai kewenangan untuk bertanya ke Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) yang setiap saat berjaga di sana.
Toni menyebut Trenggono bahkan kalah oleh netizen yang sudah lebih dulu mengetahui ada surat hak guna bangunan (SHGB) di perairan tersebut. "Sekarang bahkan di media bisa kita lihat yang namanya SHGB itu tinggal buka handphone," tuturnya.
Diberondong berbagai pertanyaan tersebut, Trenggono hanya merespons dengan tersenyum tanpa menjawab. Ini yang kemudian disimpulkan oleh Soni sebagai tanda Trenggono sudah mengetahui pemilik pagar laut tersebut.
"Senyum ini. Jangan takut siapa yang masang itu, di belakang Bapak ribuan nelayan siap membela," kata Soni kepada Trenggono.
Adapun sebelumnya Menteri Trenggono mengatakan penyebab KKP kecolongan soal pemagaran laut di Tangerang adalah karena keterbatasan sarana dan prasana dalam melakukan pengawasan. Oleh sebab itu, salah satu solusi yang ia ajukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah penguatan anggaran.
“Kami menyadari saat ini KKP masih memiliki kelemahan dalam pengawasan laut akibat adanya sarana infrastruktur dan dukungan operasional yang memerlukan pengawalan anggaran serta pengawalan tugas fungsi dan tanggung jawab KKP melalui revisi Undang-Undang Kelautan,” ucap Trenggono.
Ia juga mengatakan KKP berkomitmen menyelesaikan penyelidikan pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer tersebut hingga tuntas. Tak hanya itu, Trenggono pun berjanji akan memperbaiki komunikasi dan kerja sama dengan sejumlah instansi terkait.
Foto 
