Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Anggia Ermarini membicarakan penentuan calon kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara. Menurut Anggia, DPR tidak terlibat dalam penentuan kepala badan yang akan mengelola aset dan dividen perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam Undang-Undang (UU) BUMN yang baru, kata Anggia, penentuan kepala BP Danantara merupakan otoritas pemerintah. "Ini adalah wewenang presiden," kata Anggia kepada Tempo pada Rabu, 12 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anggia menyampaikan DPR terlibat dalam penyusunan revisi UU BUMN yang mengatur ketentuan soal Danantara. DPR telah mengesahkan beleid tersebut menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada 4 Februari 2025 lalu.
Anggia menyatakan sosok kepala Danantara juga tidak dibicarakan dalam pembahasan di DPR selama proses revisi UU BUMN. "Tidak. Kami bahas soal klausul dan ini adalah wewenang presiden. Kita enggak ada, DPR dan lain-lain," ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Selain itu, Anggia mengatakan saat ini pemerintah akan menyusun peraturan pemerintah (PP) untuk pembentukan Danantara. "Ada beberapa yang harus kita tunggu PP-nya," ujar dia.
Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara pada Senin, 24 Februari 2025 mendatang. Informasi itu ia sampaikan dalam pidatonya pada World Governments Summit 2025.
Prabowo menyebut pemerintah Indonesia siap meluncurkan sovereign wealth fund terbaru, Danantara, yang menurut evaluasi awal akan mengelola US$ 900 miliar asset under management (AUM) atau aset dalam pengelolaan.
“Danantara, yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kami ke dalam proyek-proyek berdampak tinggi yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 14 Februari 2025.
Francisca Christy Rosana berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
