Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) bersama sejumlah organisasi pemerhati transportasi mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, untuk merealisasikan sistem transportasi publik yang beradab dan bermartabat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Instran, Budi Susandi, menegaskan bahwa kemacetan dan polusi udara masih menjadi tantangan utama yang harus segera diselesaikan. “Jakarta membutuhkan langkah nyata dalam mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi serta mengembangkan angkutan umum yang lebih handal, terjangkau, dan berkelanjutan,” ujar Budi dalam keterangan resminya Rabu, 19 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurutnya, keberhasilan pembangunan transportasi di Jakarta bergantung pada komitmen pemerintah daerah. Ia menyarankan penerapan strategi pengendalian lalu lintas seperti tarif parkir tinggi di pusat kota, pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi, serta peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum agar semakin diminati masyarakat.
Instran bersama Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jakarta, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), dan Forum Diskusi Transport for Jakarta (FDTJ) mengusulkan sejumlah langkah konkret dalam 100 hari pertama kepemimpinan gubernur baru. Langkah tersebut antara lain sterilisasi jalur Transjakarta, perluasan layanan hingga Bodetabek, serta integrasi moda transportasi massal dengan sistem pembayaran terpadu.
Budi juga menyoroti perlunya kebijakan jangka menengah dan panjang yang lebih sistematis. Menurutnya, tanpa langkah strategis yang menyeluruh, permasalahan kemacetan dan polusi udara di Jakarta tidak akan terselesaikan. “Selain perbaikan infrastruktur, harus ada penegakan aturan yang lebih ketat terkait penggunaan kendaraan pribadi dan pemanfaatan angkutan umum,” katanya.
Selain itu, Instran menekankan pentingnya penyediaan fasilitas pendukung yang lebih baik bagi pejalan kaki dan pesepeda. Mereka mengusulkan pengembangan jalur sepeda yang lebih luas dan aman, serta pembangunan trotoar yang nyaman dan aksesibel bagi pejalan kaki. “Mobilitas warga tidak hanya soal kendaraan bermotor, tetapi juga bagaimana mereka bisa berjalan dengan aman di kota ini,” kata dia.
Organisasi-organisasi ini juga menyerukan perlunya kebijakan jangka panjang, termasuk pembentukan holding BUMD transportasi, penerapan low emission zone (LEZ), serta pengembangan transportasi berbasis air untuk mengurangi beban jalan raya. Mereka juga menyoroti urgensi digitalisasi sistem transportasi agar lebih efisien dan terintegrasi.
“Sudah saatnya Jakarta memiliki sistem transportasi yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan warganya. Kami berharap gubernur terpilih segera mengambil tindakan nyata untuk mewujudkan perubahan ini,” kata dia.
Pesan ini disampaikan sebagai bentuk dukungan sekaligus pengingat bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak dalam membangun sistem transportasi yang lebih manusiawi dan ramah lingkungan bagi warga Jakarta. Masyarakat pun diharapkan turut serta dalam mendukung perubahan ini dengan lebih aktif menggunakan transportasi umum dan mematuhi regulasi yang diterapkan demi kepentingan bersama.
Foto 
