Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta menjadi kota yang paling nyata mengalami ketimpangan kekayaan paling lebar. Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menuturkan kesenjangan diukur dalam rasio gini. Namun, dalam pandangan mata terlihat Jakarta mengalami kesenjangan paling nyata.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kesenjangan ini bisa kita ukur secara teoretis dalam gini ratio tapi juga tentu kita lihat sendiri dalam padangan mata, sebenarnya kesenjangan yang paling besar di Jakarta," kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Realitas kesenjangan di Jakarta itu terlihat dengan hadirnya perumahan paling mewah di Indonesia ada di kota ini. Saat yang sama kemiskinan paling absolut juga ada di wilayah ini.
"Berarti terjadi kesenjangan yang besar (di Jakarta) yang harus diatasi," katanya.
Untuk mengatasi kesenjangan yang lebar ini, Jusuf Kalla menyebutkan pemerintah harus merancang mekanisme peningkatan pendapatan bagi masyarakat dengan ekonomi lemah.
Cara lain yang dilakukan yakni menyiapkan kebijakan perpajakan. Menurut JK, pajak yang ditarik secara efektif akan memudahkan pendistribusian kekayaan mengatasi kesenjangan.
"Tentunya juga suatu kebijakan pajak dan sebagainya yang lebih baik untuk di atas maupun di bawah," kata JK.
Meski disebutkan Jakarta dengan kesenjangan antara si kaya dan miskin tertinggi, ibu kota negara ini bukanlah wilayah dengan penduduk termiskin terbanyak.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penduduk miskin hingga Maret 2019 mencapai 9,41 persen atau setara 25,14 juta jiwa. Sebanyak 16 provinsi memiliki jumlah penduduk miskin di atas rata-rata nasional.
Sedangkan lima provinsi yang memiliki angka kemiskinan terbesar yakni Papua (27,53 persen), Papua Barat (22,17 persen), Nusa Tenggara Timur (21,09 persen), Maluku (17,69 persen), dan Gorontalo (15,52 persen).
Foto 
