Jokowi Bakal Tambah Anggaran Pupuk Subsidi Rp 14 Triliun, Ekonom: Hanya Obat Penghilang Nyeri

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang akan menambah alokasi anggaran untuk pupuk subsidi menjadi Rp 14 triliun pada 2024. Menurutnya, penambahan anggaran itu tak menyelesaikan permasalahan utama pupuk bersubsidi. 

"Penambahan anggaran subsidi Rp 14 triliun itu tak lebih sebagai obat penghilang nyeri. Nyerinya bisa hilang tapi penyakitnya tidak sembuh. Karena apa? Karena tidak menyentuh akar dan jantung masalah pupuk bersubsidi," ujar Khudori kepada Tempo dalam keterangannya pada Rabu, 3 Januari 2024. 

Ia menyebut, permasalahan pupuk subsidi tidak hanya mengenai minimnya anggaran. Menurutnya, ada banyak masalah lain yang mengakibatkan program pupuk bersubsidi ini tak kunjung membaik. "Ada seabrek masalah yang membelenggu pupuk bersubsidi, yang ini membuat program yang sudah lebih setengah abad ini tak kunjung membaik," katanya. 

Salah satu permasalahan yang fundamental, kata Khudori, adalah skema subsidi yang keliru. Ia menyebut, skema subsidi diberikan dalam bentuk subsidi gas kepada produsen pupuk, bukan subsidi langsung kepada petani. "Skema seperti ini adalah skema untuk industri. Jika ini disebut sebagai skema atau kebijakan untuk petani sebenarnya tidak tepat alias kamuflase," ujarnya. 

Khudori juga mengatakan, penambahan anggaran pupuk subsidi ini tidak akan langsung menuntaskan masalah pertanian. Menurutnya, masalah yang menjerat sektor pertanian, sangat banyak. "Pupuk hanya salah satu. Di luar itu ada soal benih, soal kredit untuk usahatani, benih, air, lahan yang kian menciut, iklim-cuaca yang kian sulit diprediksi, pasar yang tidak terkoneksi dengan petani, penyuluhan yang makin mengempis, dan lain-lain," ucap Khudori.