Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengusulkan penambahan anggaran Rp 2 triliun. Permintaan anggaran tambahan itu dilakukan di tengah pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Demi ketercapaian target, kami mohon Bapak-Ibu DPR mendukung atas usulan penambahan anggaran tersebut," ujar Widi saat rapat bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat ini, Widi menyebut anggaran Kementeriannya hanya tersisa Rp 884,9 miliar. Total tersebut merupakan hasil pemangkasan sebesar 37 persen dari pagu anggaran semula Rp 1,4 triliun. Dengan sisa anggaran yang ada, kata dia, Kemenpar tetap harus melaksanakan 5 program utama yang sudah direncanakan. Kelimanya adalah Program Wisata Bersih, Tourism 5.0, Pariwisata Naik Kelas, IP Indonesia, dan Desa Wisata.
"Dengan adanya pemangkasan efisiensi, kami tetap ditugaskan untuk tetap memprioritaskan lima program," kata tuturnya.
Selain itu, Widi mengatakan ia juga tetap harus memenuhi target capaian kunjungan wisata mancanegara sebesar 14,6 sampai 16 juta kunjungan, dan wisata nusantara (wisnus) 10,8 miliar perjalanan. Kemudian, Kemenpar juga ditugaskan untuk menyumbang kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 4,6 persen. Oleh karenanya, Widi berujar, pihaknya membutuhkan anggaran tambahan untuk menggenjot promosi dan menyelenggarakan event.
"Karena kami berkomitmen mengembangkan sektor pariwisata dengan menyeluruh," ucapnya.
Lebih lanjut, Widi menjelaskan Kemenpar memiliki 5 Kedeputian Teknis, 6 sekolah Politeknik Pariwisata, dan 6 Badan Pelaksana Otorita yang mengurus pariwisata di berbagai destinasi. Untuk ketiganya, ujar dia, Kemenkeu mengalokasikan 347 miliar untuk satuan kerja pusat, Rp 263 miliar untuk Politeknik, dan Badan Otoritas Pelaksana mendapat Rp 19 miliar.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan sejumlah efisiensi anggaran ke kementerian dan lembaga (K/L) dengan menekan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres itu dikeluarkan Prabowo pada 22 Januari lalu.
Kemudian, untuk menindaklanjuti instruksi tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat edaran Nomor S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Dalam surat tersebut tercantum efisiensi ditargetkan kepada 16 belanja K/L seperti alat tulis kantor, rapat hingga pendidikan dan latihan (diklat) dengan persentase pemangkasan yang berbeda-beda.
Pilihan Editor: Paradoks Pemangkasan Anggaran, Fitra Rekomendasikan Prabowo Kurangi Jumlah Kementerian
Foto 
