Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Pemerintah Daerah Jawa Timur untuk segera mengisi SAFE and LOCK Halal Industrial Park dengan berbagai produsen industri produk halal melalui penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian telah menetapkan kawasan di Sidoarjo, Jawa Timur, itu sebagai Kawasan Industri Halal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya mengharapkan agar pemerintah daerah Jawa Timur dapat segera mendorong agar semua fasilitas yang dibutuhkan di dalam suatu kawasan industri halal dapat segara terpenuhi,” kata Ma'ruf dalam webinar, Rabu, 3 Maret 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ma'ruf mencontohkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan misalnya fasilitas lembaga pemeriksa halal. Termasuk, ketersediaan penyelia halal, laboratorium, instalasi pengolahan air baku halal, layanan keuangan syariah, dan fasilitas lainnya.
Menurut dia, Jawa Timur memiliki daya saing industri karena tersedianya sumber daya manusia yang baik, sumber daya alam yang melimpah, serta tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara yang memadai.
Untuk itu, ia berharap Pemda Jatim memanfaatkan peluang tersebut dengan aktif mempromosikan kawasan industri halal di Sidoarjo dan memberikan berbagai kemudahan agar para investor dapat segera beroperasi di kawasan ini.
“Untuk Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama pengelola kawasan industri halal saya harapkan agar dapat lebih gencar mempromosikan dan mengundang pelaku usaha agar kawasan Industri halal ini secepatnya beroperasi dan menyerap tenaga kerja,” imbaunya.
Lebih jauh, Ma'ruf menekankan agar Pemda Jatim juga membangun management information system (MIS) yang terintegrasi sekaligus kodifikasi yang dapat mengintegrasikan sertifikasi produk halal dengan data perdagangan dan data ekonomi.
Sehingga, statistik data perdagangan produk halal melalui kawasan industri ini dapat tercatat dengan baik.
“Hal ini harus kita mulai dengan membangun traceability (ketelusuran) dari mulai raw material berupa hasil pertanian dan perkebunan, produk hewani, produk perikanan dan sumber daya kelautan, kemudian berlanjut ke produk setengah jadi, sampai dengan produk jadi yang siap pakai di tingkat konsumen,” ujarnya.
Wapres pun meminta para pelaku usaha untuk memaknai sertifikasi produk halal sebagai peningkatan nilai tambah dari produk mereka, meningkatkan daya saing yang berujung kepada meningkatnya nilai ekspor produk halal Indonesia.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Drajat Irawan mengungkapkan, potensi industri Jatim yang bisa didorong dengan sertifikasi halal antara lain industri makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil (TPT), dan kosmetik.
Sebagai contoh, total ekspor makanan dan minuman Jatim ke 10 negara muslim dunia berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian pada Oktober 2020 sebesar US$ 252,14 juta atau 17,31 persen dari total ekspor makanan dan minuman Jatim.
“Ternyata peluang ekspor produk halal kita ke negara-negara muslim ini memang banyak didominasi oleh industri makanan minuman, sehingga ini menjadi bagian penting untuk mendorong ekspor kita yang selama ini tidak diisi oleh Indonesia, justru oleh Brazil dan Australia,” ujar Drajat.
CAESAR AKBAR