Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada beberapa isu yang sudah dititipkan pada direksi BPJS Kesehatan baru yang sudah dilantik pada 22 Februari 2021. Salah satunya yaitu isu mengenai pembiayaan layanan kesehatan di masa depan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam 20 tahun terakhir, hampir semua negara merasakan pertumbuhan biaya kesehatan yang melebihi pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini akan sangat mempersulit suatu negara untuk menjaga sistem pembiayaan kesehatan mereka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kalau terjadi terus menerus, ada satu saat tidak cukup anggarannya untuk membiayai layanan kesehatan yang dijanjikan ke seluruh rakyat," kata Budi Gunadi dalam rapat bersama Komisi Kesehatan DPR di Jakarta, Rabu, 17 Maret 2021.
Dalam rapat ini, Budi Gunadi juga menampilkan data kesenjangan antara biaya kesehatan dan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Dari data tersebut, gap yang terjadi di Indonesia ternyata lebih besar ketimbang beberapa negara berpenduduk besar lainnya seperti India dan Cina.
Data mengenai pertumbuhan biaya kesehatan ini juga pernah disurvei oleh perusahaan pialang asuransi, Wilis Tower Watson, berbasis di London, Inggris. hasil survei itu tertuang dalam laporan berjudul 2021 Global Medical Trends Survey Report.
Temuannya, pertumbuhan biaya kesehatan global akan turun dari 7,16 persen di tahun 2019 menjadi 5,88 persen di 2020. Tapi, diprediksi akan mengalami lonjakan hingga 8,12 persen pada 2021.
Sementara di Indonesia, biaya kesehatan diprediksi akan juga akan turun dari 10,33 persen pada 2019, menjadi 9,97 persen pada 2020. Sebelum kemudian melonjak naik jadi 12 persen di 2021.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sebelumnya mengatakan arus kas di perusahaannya sampai akhir 2020 sebenarnya masih mengalami defisit. Sebab, masih ada kewajiban dan utang yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. "Kalau antara saldo dan kewajiban dijalankan, maka kami negatif atau defisit Rp 6,36 triliun," kata Ali dalam rapat bersama Komisi Kesehatan DPR di Jakarta, Rabu, 17 Maret 2021.
Foto 
