Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan mulai hari ini, seluruh pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN telah resmi menggunakan kendaraan listrik atau elektronic vechile (EV). Dia berujar fasilitas ini diberikan menggunakan sistem sewa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Erick Thohir, penggunaan EV sebagai kendaraan dinas ini menjadi langkah untuk transisi energi di ekosistem BUMN. Penggunaan EV secara langsung, kata dia, memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ini sebenarnya menghemat BBM 60 persen. Tetap konteksnya mengemat," kata Erick Thohir di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Januari 2023.
Jika ditinjau dari pagu fasilitas standar biaya masukan (SBM) APBN untuk kendaraan listrik, dia mengatakan terdapat penghematan sekitar 60 persen. Menurutnya, kebijakan ini juga sejalan dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kampanye penggunaan EV sebagai kendaraan operasional, menurut Erick Thohir, tidak terlepas dari kebijakan besar Indonesia untuk memimpin di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Dia menegaskan, Indonesia saat ini sedang memacu transisi energi konvensional ke EBT.
Selanjutnya: Erick Thohir menjelaskan salah satu program....
Erick Thohir menjelaskan salah satu program akselerasi EBT bakal diwujudkan lewat sistem kelistrikan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Di IKN, kata dia, pemerintah membangun solar panel berkapasitas 50 MW dan akan dikembangkan menjadi 80 MW. Artinya, IKN akan jadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan listrik hijau.
Beberapa waktu lalu, pemerintah juga telah meresmikan PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp. Bahkan, proyek yang dikerjasamakan dengan Masdar itu menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara.
"Sebenarnya 145 MW, tapi ada hitungannya itu 192 MW peak (MWp). Dengan kelebaran 20 persen, itu bisa menuju 800 MW. Itu lumayan, belum lagi hidronya," kata Erick Thohir.
Erick Thohir menggarisbawahi proyek energi baru dan terbarukan harus punya manfaat yang besar bagi negara, utamanya menjaga agar tarif listrik tidak memberatkan masyarakat.
"Makanya transisi energi kita mundur 10 tahun dibandingkan negara lain karena kita baru menjadi negara industri di era Pak Jokowi ini," tambahnya.
Ia menuturkan selanjutnya adopsi EV ini tidak hanya akan dilakukan di tingkat kementerian, tetapi juga di setiap BUMN. Ia menilai langkah ini dapat menjadi komitmen untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional juga digaungkan di direksi BUMN.
Foto 
