Rencana Prabowo Rombak APBN 2025 untuk Program Makan Bergizi Gratis

Awalnya, TKN Prabowo-Gibran memperkirakan kebutuhan anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp 450 triliun per tahun. Target jumlah siswa yang mendapat makan bergizi gratis sebanyak 82,9 juta anak. Namun akhirnya program tersebut dilaksanakan bertahap setelah alokasi anggaran yang disepakati hanya Rp 71 triliun.

Menurut Drajad, anggaran program bergizi gratis bisa naik asalkan pendapatan negara berhasil naik signifikan. Kuncinya, kata dia, adalah menggenjot pendapatan negara yang selama bertahun-tahun terlalu rendah. Berangkat dari situ, pemerintahan Prabowo berencana menghimpun sumber-sumber pendapatan ad hoc dan sistemik yang selama ini belum tergarap optimal.

Awalnya, pembahasan APBN Perubahan tak masuk rencana Prabowo karena ia mengusung keberlanjutan rezim Jokowi. Bahkan sejumlah program Prabowo sudah masuk APBN transisi yang disusun kabinet Jokowi. Namun belakangan sinyal pemerintahan mendatang akan mengubah postur APBN 2025 menguat.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan Prabowo akan berinvestasi besar-besaran untuk merealisasi program makan bergizi gratis. Dadan menuturkan, saat program itu efektif berjalan tahun depan, lembaganya akan menghabiskan sekitar Rp 1,2 triliun per hari.

Akademikus dari Institut Pertanian Bogor itu mengatakan target peserta program makan bergizi gratis tetap sebanyak 82,9 juta siswa. Dari total dana Rp 1,2 triliun, 75 persen atau Rp 800 miliar akan digunakan untuk membeli produk-produk pertanian atau bahan baku. Berdasarkan klaim tersebut, uang yang digunakan akan langsung beredar di masyarakat.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Anis Byarwati, mengatakan peluang pemerintahan baru merombak APBN 2025 yang sudah disusun dan disahkan sangat terbuka. "Kami melihat APBN 2025 bersifat baseline dari anggaran wajib yang dialokasikan untuk pemerintahan ke depan," ucapnya kepada Tempo, Ahad, 13 Oktober 2024.

Apalagi, menurut Anis, Prabowo akan menambah jumlah kementerian dan lembaga negara sehingga memerlukan alokasi anggaran baru. Selain itu, penyesuaian anggaran dapat dilakukan pemerintahan baru untuk program-program unggulan yang rata-rata berlangsung pada 2025.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menjelaskan, dalam Undang-Undang APBN 2025 yang sudah disahkan terdapat dua pola yang bisa dipakai pemerintah baru, yakni melalui APBN Perubahan atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2025. Hal ini merujuk pada Pasal 20 ayat 8 Undang-Undang APBN 2025.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang APBN 2025 disebutkan bahwa kondisi-kondisi tertentu bisa menyebabkan perkembangan atau perubahan keadaan ekonomi nasional. Misalnya perkembangan indikator ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan sebagai acuan dalam APBN 2025, seperti terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi paling sedikit 10 persen di bawah asumsi yang telah ditetapkan.

Selain itu, penyesuaian bisa dilakukan jika terjadi deviasi asumsi ekonomi makro lain paling sedikit 10 persen dari asumsi yang telah ditetapkan serta perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, seperti penurunan penerimaan perpajakan paling sedikit 10 persen dari pagu yang telah ditetapkan. Perubahan juga dapat dilakukan apabila ada keadaan yang memerlukan pergeseran anggaran antar-unit organisasi atau antar-program.

Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, menyebutkan pemerintahan Prabowo secara legal formal sudah bisa mengajukan Rancangan APBN Perubahan 2025 pada Januari mendatang. RAPBN Perubahan 2025 harus disertai nota keuangan yang menggambarkan dasar pemikiran dan perubahan proyeksi tentang besaran-besaran pokok, termasuk asumsi makro.

Melihat postur APBN 2025 yang sudah diketok makin tidak realistis, jika mengacu pada perkembangan terbaru dan realisasi APBN 2024 hingga akhir tahun mendatang, Awalil menilai APBN Perubahan 2025 tampak sangat diperlukan. Dalam asumsi makro, ia mencontohkan, jika Prabowo berharap pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen setidaknya pada akhir tahun, asumsi 5,2 persen menjadi terlampau rendah.

Calon presiden sekaligus Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto meninjau kantin sekolah yang ada di Beijing, Cina, 2 April 2024. ANTARA/Ho-Tim Media Prabowo

Awalil menilai persoalan yang paling nyata adalah nilai belanja dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 3.621 triliun terlampau besar. Angka ini meningkat 8,9 persen dibanding nilai belanja dalam APBN 2024 yang sebesar Rp 3.325 triliun. Pemerintahan Jokowi terkesan mencoba mengakomodasi beberapa program baru yang dijanjikan dilaksanakan Prabowo. Namun, pada saat yang sama, nilai belanja program dan kegiatan sebelumnya tak banyak berkurang.

Awalil berpandangan bahwa APBN Perubahan makin diperlukan jika pemerintahan Prabowo sungguh-sungguh ingin menjalankan janji kampanyenya, termasuk makan bergizi gratis. Alokasi Rp 71 triliun telah diakui sebagai awalan dan hanya mencakup 20 persen sasaran semula. Jika sesuai dengan janji, kata dia, kebutuhan dananya sekitar Rp 400 triliun dan pasti meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Agar ada ruang fiskal untuk menjalankan program utama Prabowo, Awalil menyarankan pemerintah tidak menambah belanja untuk tahun pertama dalam APBN Perubahan. Menurut dia, pemerintah cukup mempertahankan nilai belanja di kisaran yang sama atau hanya bertambah sedikit dibanding APBN 2024, misalnya menjadi Rp 3.400 triliun.

Peneliti dari Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies, Deni Friawan, mengatakan perombakan APBN 2025 memang bisa menjadi cara pemerintahan mendatang memenuhi kebutuhan program-programnya. Namun ia mengingatkan bahwa keberhasilannya tetap sangat bergantung pada dana APBN. 

"Sebab, faktanya kebutuhan atau keinginannya banyak sekali, sementara dana atau ruang fiskal yang tersedia sangat kecil," ucap Deni kepada Tempo, Ahad, 13 Oktober 2024. Dengan demikian, hal utama yang harus dicermati adalah ketersediaan ruang fiskal, kondisi ekonomi domestik, dan tantangan eksternal.

Deni juga berharap pemerintah memperhatikan kemampuan pengelolaan dan pelaksanaan program-program belanja yang telah direncanakan. Ia memperingatkan jangan sampai langkah yang diambil malah mengganggu stabilitas makroekonomi dan kesehatan fiskal karena ingin mengejar pemenuhan program-program. Misalnya dengan berutang secara berlebihan.

Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Gurnadi Ridwan, mengatakan kondisi ekonomi global dan domestik juga tak boleh luput dari pertimbangan pemerintahan mendatang dalam perombakan APBN 2025. Misalnya faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, dan menurunnya daya beli masyarakat. Sebab, aspek-aspek tersebut bakal berpengaruh pada penerimaan negara.

Dampak perubahan iklim dan bencana yang tidak terduga, tutur Gurnadi, juga bisa memaksa pemerintah meningkatkan belanja sosial dan belanja tidak terduga. Ia menegaskan bahwa revisi anggaran mesti memperhatikan capaian kinerja kementerian dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. "Jangan sampai ambisi besar pemerintahan baru justru menjadi bumerang di kemudian hari," ucapnya.