Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Solo - Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Solo 2025 oleh jajaran DPRD wilayah itu terganjal menjelang berakhirnya 2024 ini. Musababnya, alat kelengkapan Dewan Solo hingga kini belum terbentuk lantaran proses pembentukannya berjalan alot.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dari DPRD Solo pun telah berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk mengurai permasalahan tersebut. Konsultasi itu dilakukan oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hasilnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan DPRD Solo diberi kelonggaran untuk merampungkan pembahasan RAPBD 2025 tersebut sebelum 31 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wakil Ketua DPRD Solo dari Fraksi PKS Daryono mengkonfirmasi hal itu. Dari konsultasi tersebut, Daryono mengatakan ada syarat sebelum penyelesaian pembahasan RAPBD Kota Solo 2025.
"Syarat tersebut tak lain adalah harus dirampungkannya pembentukan alkap DPRD yang meliputi fraksi, komisi, hingga badan musyawarah (banmus) dan badan anggaran (banggar) sebelum pembahasan RAPBD 2025 kembali digelar dengan Tim APBD Pemkot Solo," ujar Daryono, Rabu, 4 Desember 2024.
Adapun dari Fraksi PDIP membuka komunikasi dengan Fraksi PSI dan Gerindra untuk mengurai permasalahan pembahasan RAPBD Kota Solo 2025 itu. Komunikasi awal dibuka untuk membahas pembentukan alat kelengkapan DPRD.
Sekretaris Fraksi PDIP Suharsono mengungkapkan, fraksinya telah mengirimkan surat kepada Fraksi PSI dan Gerindra untuk mengajak kerja sama pembentukan alkap. Pihaknya berharap diharapkan dapat melanjutkan pembahasan RAPBD 2025.
"Ini bentuk komitmen kami. Tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada niat politik apa-apa. Niat kami mengajak kerja sama," ungkap Suharsono.
Ia menambahkan, surat tersebut telah dikirim ke Fraksi Gerindra dan Fraksi PSI Rabu itu. Pihaknya menunggu jawaban dari dua fraksi tersebut.
Suharsono menegaskan terkait polemik di masyarakat yang menilai PDIP menghambat pembentukan alkap itu tidak benar. Ia menambahkan, PDIP proaktif untuk memperjuangkan proses pembentukan alkap secepatnya.
"Karena tanpa pembentukan alkap tentu dewan tidak dapat bekerja secara optimal," kata dia.
Ketua Fraksi PDIP YF Soekasno menambahkan, fraksinya berkomitmen untuk menjalin komunikasi untuk pembentukan alkap pasca konsultasi ke kementerian. Hal itu dibuktikan dengan adanya komunikasi dengan Fraksi PSI dan Gerindra. "Kami semangatnya untuk pembentukan alkap," ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD dari PSI sekaligus Anggota Fraksi PSI, Muhammad Bilal menyatakan siap menerima dan membuka komunikasi dengan fraksi lain dalam rangka kelancaran pembahasan RAPBD 2025. Adanya komunikasi dari Fraksi PDIP tersebut diharapkan menjadi awal mula pembahasan alkap diselesaikan pekan ini.
"Harapan kami ini menjadi tanda serius, angin segar untuk pembentukan alkap. PDIP menawarkan skema untuk kerja sama, begitu juga kami. Untuk porsi pimpinan alkap," ucap dia.
Foto 
