Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemda Jabar) menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp 4 triliun. Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin berujar, kebijakan ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran di berbagai sektor prioritas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bey menerangkan Pemda Jabar kini tengah mengkaji efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp 2 hingga Rp 4 triliun. Kendati demikian, ia menegaskan efisiensi ini dilakukan bukan dalam bentuk pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, melainkan dalam bentuk realokasi dana untuk program prioritas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Tadi pembahasan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres dan juga menyesuaikannya dengan visi-misi gubernur terpilih (Dedi Mulyadi),” ujar Bey dalam keterangan resmi, dikutip Ahad, 2 Februari 2025. “Jumlah efisiensi yang diupayakan berada di kisaran Rp 2 hingga Rp 4 triliun. Saat ini, angka tersebut masih dalam tahap eksplorasi.”
Efisiensi anggaran ini, kata Bey, akan diterapkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan hasil koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan masing-masing dinas terkait. “Semua dinas akan terdampak, namun implementasinya masih dalam tahap pembahasan antara Bappeda dan OPD masing-masing,” katanya.
Lebih jauh, Bey menyampaikan bahwa realokasi anggaran Pemda Jabar akan difokuskan pada tiga sektor utama, yaitu pembangunan infrastruktur jalan, program elektronifikasi untuk mendukung elektrifikasi 100 persen, serta pembangunan ruang kelas baru (RKB) guna meningkatkan fasilitas pendidikan.
Adapun mengenai jumlah realokasi dana yang mencapai Rp 4 triliun, Bey menekankan bahwa angka tersebut masih dalam tahap penyusunan agar tetap sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan di Jabar.
“Total relokasi anggaran berada di kisaran Rp 2 hingga Rp 4 triliun. Kami berupaya agar seluruh (program prioritas) dapat tetap berjalan sesuai rencana,” tutur dia. Sementara untuk detailnya, Bey mengatakan akan dibahas lebih lanjut pada Senin, 3 Februari 2025.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan kementerian/lembaga dan kepala daerah untuk berhemat. Perintah berhemat itu dituangkan lewat Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut diteken oleh Prabowo pada 22 Januari 2025.
Dalam instruksi tersebut, Prabowo minta jajarannya untuk melakukan efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,6 triliun yang terdiri atas efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun, dan efisiensi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.
Foto 
