Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Peneliti CORE Beberkan Untung-Rugi Dirut Bulog Dijabat Tentara Aktif

Peneliti dari Center of Reform on Economics, Eliza Mardian, membeberkan keuntungan dan kerugian Dirut Bulog dijabat oleh tentara aktif.

10 Februari 2025 | 06.00 WIB

Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) bersama Direktur Utama Perum Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya (kiri) tiba di Gedung A Kementerian Pertanian, Jakarta, 9 Februari 2025. Antara/Asprilla Dwi Adha
Perbesar
Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) bersama Direktur Utama Perum Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya (kiri) tiba di Gedung A Kementerian Pertanian, Jakarta, 9 Februari 2025. Antara/Asprilla Dwi Adha

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Center of Reform on Economics, Eliza Mardian, menanggapi soal penunjukan Mayor Jenderal Tentara Indonesia (TNI) Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog menggantikan Wahyu Suparyono. Novi merupakan perwira TNI aktif yang ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bos Bulog per 7 Februari 2025. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Eliza memperkirakan penggantian pimpinan Bulog ini dilakukan pemerintah untuk mempercepat serapan gabah petani agar harga di tingkat petani tetap stabil dan tidak anjlok menjelang panen raya. “Karena selama ini Bulog selalu tidak maksimal menyerap gabah, sementara Pak Prabowo ingin adanya percepatan penyerapan gabah petani oleh Bulog,” ujarnya kepada Tempo, Ahad, 9 Februari 2025. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Dengan pelibatan TNI, menurut Eliza, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyerap hasil panen petani di daerah bisa lebih cepat dan efisien. Pasalnya, di desa-desa sudah ada Bintara Pembina Desa atau Babinsa yang sering terlibat dalam pengawasan pertanian. Pendekatan ini juga diharapkan dapat menjaga harga gabah petani tidak jatuh pada saat panen raya

Kendati demikian, Eliza membeberkan ada berbagai risiko dari penunjukkan aparat dalam jajaran Bulog. Ia menjelaskan ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat mengarah pada dwifungsi TNI, di mana militer mengambil peran yang seharusnya menjadi ranah sipil.

Masyarakat yang mengalami masa pemerintahan dengan pendekatan militeristik di masa lalu juga akan merasa was-was dengan tren ini. Karena itu, Eliza menekankan, pemerintah perlu berhati-hati agar tetap menjaga kepercayaan publik dan memastikan batas kewenangan sipil dan militer.

Target penyerapan gabah hasil panen dalam negeri tahun ini memang terbilang tinggi. Hingga April 2025, perusahaan pelat merah itu ditargetkan menyerap beras 3 juta ton. Target yang tinggi ditetapkan lantaran pemerintah berencana menghentikan impor beras tahun ini.

Arahan menyerap beras 3 juta ton disepakati dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025. Pabrik-pabrik penggilingan padi akan menebus gabah yang dihasilkan petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp 6.500 per kilogram. Sedangkan Bulog akan menebus beras di harga Rp 12.000 per kilogram.

Riani Sanusi Putri

Riani Sanusi Putri

Lulusan Antropologi Sosial Universitas Indonesia. Menekuni isu-isu pangan, industri, lingkungan, dan energi di desk ekonomi bisnis Tempo. Menjadi fellow Pulitzer Center Reinforest Journalism Fund Southeast Asia sejak 2023.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus