Penyaluran Insentif Pajak Usaha Kecil Masih Rendah

JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengatakan pemanfaatan insentif pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) masih rendah. Menurut dia, dari 2,3 juta UMKM, baru 8,7 persen atau 201 ribu yang mengajukan permohonan insentif. "Kami juga bertanya-tanya apakah pendaftarannya sulit atau ada masalah lain," kata dia dalam acara diskusi virtual Katadata, kemarin.

Dalam kondisi normal, UMKM membayar pajak penghasilan 0,5 persen dari omzetnya. Data Ditjen Pajak menyebutkan, pada 2019, ada 2,3 juta UMKM yang membayar pajak ini. Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah membebaskan UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun dari kewajiban ini. Insentif ini diberikan bersamaan dengan penyaluran anggaran pemulihan ekonomi untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. Dari angka tersebut, sebanyak Rp 2,4 triliun dialokasikan untuk pembebasan PPh.

Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Victoria Simanungkalit, mengakui bahwa insentif ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh UMKM. Menurut dia, masalahnya adalah sosialisasi program ini tak menyentuh semua kalangan. Victoria juga menyebutkan sebagian UMKM menganggap insentif ini diberikan secara otomatis. "Padahal mereka harus mengajukan permohonan dan memenuhi syarat," kata dia.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini ada 64,1 juta entitas bisnis di Indonesia. Dari angka tersebut, hanya 0,01 persen yang berstatus usaha besar dan 99,99 persen adalah UMKM. Sebagian besar dari UMKM ini adalah usaha mikro dengan jumlah 63,3 juta atau 98,68 persen. Kelompok usaha ini memiliki aset di bawah Rp 50 juta dan omzet di bawah Rp 300 juta per tahun. Golongan lainnya adalah usaha kecil sebanyak 783,1 ribu atau 1,22 persen. Kelompok ini memiliki aset Rp 50 juta sampai Rp 500 juta dengan omzet Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar per tahun.

Adapun usaha kelas menengah sebanyak 60,7 ribu atau 0,09 persen. Aset mereka Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar dengan omzet Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar per tahun. Ketiga kelompok ini menyumbangkan 61,07 persen produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja. UMKM memberi andil 60,42 persen dari total investasi nasional dan 14,37 persen dari total ekspor.