Rencana Aturan Baru Publisher Game Dinilai Bisa Rugikan Konsumen

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berencana mengeluarkan aturan baru terkait publisher atau penerbit game dan rating atau peringkat game. Presiden Direktur PT Digital Semantika Indonesia Rachmad Imron menyarankan agar rancangan aturan aturan itu disosialisasikan ke berbagai kalangan termasuk pemain game. “Sebelum aturan dikeluarkan, karena masih banyak pertanyaan,” ujarnya, Ahad malam 28 Januari 2024.

Pemerintah ingin mewajibkan publisher game di dalam dan luar negeri untuk memiliki badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas di Indonesia. Rencana aturan kedua mengenai lembaga yang membuat rating atau peringkat game. Dari informasi terbaru yang diperolehnya, kata Rachmad, aturan tentang lembaga rating game akan dikeluarkan duluan. “Soal rating masih ada bolongnya,” kata perintis studio Digital Happiness di Bandung itu yang membuat game horor Dread Out.

Dia mencontohkan soal unsur lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT dan pemakaian simbol-simbol agama dalam game. Aturannya terkait dengan batas umur pemain game yang nantinya akan ditetapkan oleh lembaga rating. Kondisinya menurut Rachmad akan berbeda dengan usia pemain yang berlaku di luar negeri. “Kalau di luar negeri umur 15 tahun nggak masalah, kalau di kita jadi masalah. Ratingnya bisa jadi 18 plus malah.”

Sementara soal publisher game di dalam dan luar negeri untuk membuat Perseroan Terbatas di Indonesia, kata Rachmad, dinilai juga akan menimbulkan masalah. “Sejauh ini klasifikasi publishernya masih belum jelas untuk berbadan hukum di Indonesia,” ujarnya. Semula dia menyangka publisher yang wajib membuat perusahaan itu adalah mereka yang menerbitkan game-game buatan Indonesia. “Ternyata tidak, mereka lebih fokusnya ke perusahaan seperti yang punya Mobile Legend dan lain-lain yang duitnya sama sekali nggak masuk ke Indonesia tapi langsung lari ke platform.” 

Pengguna atau pemain game di Indonesia dinilai kaya dengan nilai pembelanjaan Rp 25 triliun per tahun untuk membeli game dari luar negeri. Sementara hasil pajaknya terhitung masih kecil.   Rachmad mengaku kabarnya pemerintah akan memblokir game jika publisher tidak memiliki izin perusahaan di Indonesia. ”Dari aturan ini yang paling dirugikan pasti pemain. Mungkin malah jadi antipati juga gara-gara developer lokal jadinya mereka nggak bisa main,” kata Rachmad.