Serahkan DIPA dan TKDD, Jokowi: Jangan Ada yang Korupsi Lagi

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada pimpinan lembaga dan seluruh gubernur di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Selasa, 11 Desember 2018.

Baca juga: Harapan Jokowi dengan Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta

Dalam arahannya kepada para pimpinan lembaga dan gubernur, Jokowi meminta agar anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai terjadi penyelewengan.

"Pastikan setiap rupiah dari APBN 2019 ini betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan ada yang bermain-main lagi dengan korupsi, jangan ada penyalahgunaan anggaran, jangan ada pemborosan, jangan ada mark up, jangan ada perbuatan-perbuatan menyimpang yang lainnya," katanya.

Selain itu, Jokowi meminta agar alokasi anggaran dominan digunakan untuk kegiatan utama. Ia tidak ingin anggaran habis hanya untuk pemenuhan kegiatan pendukung.

"Kegiatan pendukung itu apa, kebanyakan rapat, kebanyakan perjalan dinas, kebanyakan honor untuk tim, "ujarnya.

Sebabnya Jokowi berharap agar ada konsolidasi dan sinergi antarkementerian dan antara pemerintah pusat dan daerah. Mantan gubernur DKI Jakarta ini meminta tiap lembaga negara dan daerah menyingkirkan perasaan ego sektoral mereka. Pasalnya hal itu akan menyulitkan diri sendiri.

Jokowi memerintahkan pula agar para kepala lembaga negara dan gubernur terus memantau seluruh kegiatan dan penganggaran yang berlangsung. Hal ini demi memastikan semua program berjalan dengan maksimal. Pantau secara berkala, bulanan maupun triwulan," ujarnya.

Terakhir, kata Jokowi, tiap kepala lembaga dan gubernur diminta mengoptimalkan dukungan dari aparat pengawas intern. "Pastikan APBN kita ini dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dari pusat sampai ke tingkat desa dan juga untuk kepentingan sosial," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan APBN 2019 mengambil tema "APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia". Dalam APBN 2019 pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 2.165,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.461,1 triliun.

Volume belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dialokasikan lewat kementerian atau lembaga sebesar Rp 855,4 triliun dan yang non kementerian Rp 778,9 triliun.

Selain itu, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 826,8 triliun. Dana ini, kata Sri, diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Baca berita Jokowi lainnya di Tempo.co