Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Incident Commander Proyek YYA I, Taufik Adityawarman mengatakan Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java akan menutup sumur YYA-1. Menurut dia, penutupan sumur tersebut dilakukan agar tumpahan minyak di Karawang, terhenti.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengatakan penutupan sumur tersebut bisa dilakukan pada Oktober 2019. "Pada 8 Oktober target kill well. Mudah-mudahan tanggal 6 sudah intersect. Bisa 8 atau tanggal 1," kata Taufik di kantor Pertamina Hulu Energi Tower, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengatakan, kebocoran minyak saat ini belum selesai ditangani. Dia menargetkan penutupan sumur bisa terjadi setelah dilakukan pengeboran 9.030 feet.
Pada pagi ini, kata dia, pengeboran sudah mencapai 6.936 feet. "Sehingga masih ada proses menuju ke sana. Saat ini ada beberapa rencana optimistik, realistik, dan pesimistik," ujar dia.
Menurutnya, kalau memang berjalan lancar, sebelum Oktober sumur bisa ditutup. Sekarang, kata dia, karena deteksi awal pengeboran bekerja bagus, sudah bisa melewati 2 dari 19 tahap."Akan berkurang hari dari target, mudah-mudahan dengan akurasi dan deteksi, ini bisa lebih cepat," kata Taufik.
Di lokasi yang sama, Ketua Tim Penanganan Dampak Eksternal Pertamina Hulu Energi ONWJ, Rifky Efendy mengatakan kompensasi bagi korban tumbahan minyak saat ini masih dalam proses pendataan. Menurut dia, setelah pendataan selesai, korban akan diberikan kompesasi dalam bentuk non tunai.
"Di sisi lain, kami ingin terus terang saja ingin menyalurkan bantuan uang secara cashless. Kami tidak akan membagikan uang tunai ke desa-desa, tapi kami akan buka rekening pada warga terdampak yang sudah terverifikasi," kata Rifky.
Menurut dia, hal itu memerlukan proses. Di mana PHE, dengan Himbara, yaitu BNI BRI dan Mandiri, perlu waktu untuk nantinya membuat rekening.
"Kami tidak ignorance terhadap janji kami, tapi lebih kepada ini proses cukup panjang untuk memastikan bahwa bantuan ini akuntabel, auditable dan bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Penggunaan cashless itu, kata dia, supaya data tidak ada manipulasi data korban. "Tidak ada pemotongan-pemotongan, sehingga masyarajat menerima secara utuh. Sehingga saya mohon maaf masih perlu waktu yang sedikit lebih lama, tapi insyaallah lebih akurat dan akutabel," kata Rifky.
Dia mengatakan formulasi bantuan diatur dalam Peraturan Menteri KLHK Nomor 7 Tahun 2014, di mana saat ini sedang dilakukan perhitungan. Menurutnya, Pertamina juga akan menggantikan peralatan nelayan yang rusak, serta akan memberikan ingin bantuan sembako.