Verifikasi Data Warga Belum Tuntas

Perbesar

Petugas mengumpulkan tumpahan minyak mentah yang tercecer di Laut Utara Karawang, Jawa Barat, Senin lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) tengah merampungkan pendataan masyarakat yang terkena dampak tumpahan minyak dari anjungan YYA-1 di Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang dikelola PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Data itu akan menjadi acuan pemberian kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua Tim Penanganan Dampak Eksternal PHE ONWJ, Rifky Efendy, mengatakan pendataan dilakukan sejak pekan lalu. Pertamina menerjunkan 279 petugas ke 66 desa yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota yang terkena dampak di Jawa Barat, DKI Jakarta, serta Banten untuk mengumpulkan informasi. Masyarakat diminta mengisi formulir yang memuat data diri lengkap. Di dalam formulir itu juga tercantum pekerjaan, lokasi kerja, pendapatan, pengeluaran, hingga kondisi kesehatan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Rifky, ada sekitar 14 ribu orang yang telah terdata. "Sekarang sudah 75 persen data tersebut diunggah ke database. Semoga hari ini (kemarin) tuntas," kata dia, kemarin. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan orang tersebut terkena dampak tumpahan minyak.

Setelah itu, Pertamina akan membuatkan rekening di bank badan usaha milik negara sebagai sarana penyaluran dana kompensasi. Namun Pertamina belum menyebut nilai kompensasi yang akan diberikan. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, menyatakan pertamina masih menghitung nilainya dengan menggandeng akademikus asal Institut Pertanian Bogor.

Skema penyaluran dana kompensasi pun belum diputuskan. Pertamina mengusulkan agar dana diberikan secara bertahap. Pasalnya, minyak diperkirakan masih keluar sampai September mendatang hingga sumur berhasil ditutup. Dampak yang dihasilkan selama periode tersebut bisa berubah. "Ke depannya harus dilihat kembali apakah orang yang sama kembali terkena dampak," ujar Fajriyah. Jika terbukti ada dampak lagi, Pertamina akan kembali mendata dan memberikan kompensasi. "Pertamina siap bayar," katanya. Namun usul ini masih menunggu persetujuan pemerintah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, mengatakan 10 ribu dari 14 ribu data masyarakat yang telah dikumpulkan Pertamina telah diverifikasi. "Sekitar 9.000 di antaranya sudah masuk ke database dan kami mendorong mereka ini segera disalurkan uang kompensasinya," kata dia.

Tio-panggilan Brahmantya-mengaku memiliki tim khusus untuk menghitung kompensasi yang harus diberikan Pertamina. Dia menyatakan perhitungan masih berlangsung. Angka yang didapatkan nantinya akan dibandingkan dengan perhitungan Pertamina untuk dijadikan dasar penyaluran kompensasi. Untuk penyalurannya, Tio menyatakan belum ada keputusan. Namun dia mendukung usul Pertamina untuk menyerahkan dana kompensasi secara berkala. "Menurut saya itu baik karena kerugian yang dialami masyarakat pesisir kan berkelanjutan, bahkan sampai minyaknya nanti sudah benar-benar hilang," kata dia.

Tumpahan minyak dari anjungan YYA-1 pertama kali terdeteksi pada 17 Juli. Minyak kemudian menyebar hingga ke arah pantai atau 2 kilometer dari garis pantai Kawarang sehari setelahnya. Minyak tersebut mengganggu aktivitas masyarakat pesisir seperti nelayan yang tak bisa menangkap ikan hingga tutupnya pariwisata di pantai-pantai yang terkena dampak. VINDRY FLORENTIN