Atasi Kasus Papua, Komnas HAM: Utus Keluarga Gus Dur

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara menyarankan pemerintah menunjuk keluarga Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai juru runding masalah Papua dan Papua Barat.

"Almarhum Gus Dur dan keluarganya sangat dihormati di sana," katanya di Restoran Gado Gado Boplo, Cikini, Jakarta, hari ini, Sabtu, 31 Agustus 2019.

Menurut dia, keluarga Gus Dur bisa diajukan sebagai juru runding atau negosiator antara pemerintah dan tokoh-tokoh Papua. Dia menilai yang kurang dilakukan saat ini adalah pendekatan pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua dan Papua Barat.

Presiden Abdurrahman Wahid mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua pada 30 Desember 1999. Dia menyampaikannya di depan masyarakat dalam kunjungannya di Papua kala itu.

"Saya akan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua," katanya. Menurut dia, perubahan nama itu agar masyarakat setempat menjadi lebih baik.

Bahkan, Gus Dur menyokong pelaksanaan Kongres Rakyat Papua untuk menimbulkan kepercayaan dari masyarakat Papua terhadap pemerintah.

Istri mendiang Gus Dur, Shinta Nuriyah Wahid, pun menanggapi masalah yang terjadi di Papua dan Papua barat belakangan ini. Dia mengatakan bahwa dengan sepenuh hati dan setulus jiwa warga Papua adalah saudara.

“Satu hati satu perasaan. Kami tidak pernah pandang perbedaan warna kulit," ucapnya dalam keterangan pers bersama Gerakan Suluh Kebangsaan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada Jumat, 23 Agustus 2019.

Beka lantas berpendapat, pendekatan yang diambil pemerintah masih linier dan melihatnya dari kacamata Jakarta. Padahal seharusnya pemerintah mencoba pendekatan budaya atau dialog.

Pendekatan linier yang dimaksud adalah karena Papua daerah terisolir maka dibangun jalan dan sarana pendidikan. "Padahal tidak hanya itu."

Beka mengatakan dalam soal dialog dan budaya Gus Dur dan keluarganya memiliki kelebihan di mata masyarakat di sana. Ia berharap masalah di Papua dan Papua Barat segera tuntas dengan pendekatan tersebut.

"(Pemerintah) Tidak pernah mengirim orang untuk melakukan dialog dengan kepala suku," tutur Beka.

AHMAD FAIZ