Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kriminal

Isi Tuntutan BEM SI Lewat Demo Indonesia Gelap

Dalam demonstrasi 'Indonesia Gelap', BEM SI menuntut sejumlah hal, termasuk efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis.

17 Februari 2025 | 15.35 WIB

Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia melakukan aksi demonstrasi Indonesia Gelap sebelum menuju Istana Merdeka, Jakarta di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 17 Februari 2025.
Perbesar
Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia melakukan aksi demonstrasi Indonesia Gelap sebelum menuju Istana Merdeka, Jakarta di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 17 Februari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI bersama Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada hari ini, Senin, 17 Februari 2025. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Aksi ini muncul sebagai bentuk respons terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Aliansi mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil tersebut menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam 100 hari pertama justru semakin memperburuk kondisi masyarakat, sehingga perlu mendapatkan kritik.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Berdasarkan informasi dari akun media sosial @bemsi.official, aksi hari ini direncanakan digelar serentak di berbagai wilayah Indonesia. Di antaranya Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Mereka akan menyampaikan tuntutannya di kantor pemerintahan masing-masing kota.

Lantas, apa sebenarnya tuntutan BEM SI dalam demo “Indonesia Gelap” tersebut? Berikut rangkuman informasi selengkapnya.


Isi Tuntutan BEM SI

Terdapat sejumlah tuntutan yang dibawa BEM SI dalam aksi demonstrasi “Indonesia Gelap” ini. Mulai dari efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis; mendesak Prabowo keluarkan Perppu Perampasan Aset; tolak revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan; evaluasi total pelaksanaan Makan Bergizi Gratis; penciptaan pendidikan gratis; tolak revisi UU Minerba; hapuskan dwifungsi militer di sektor sipil; hingga reformasi Polri.

Salah satu organisasi mahasiswa yang akan turun ke jalan pada hari ini ialah BEM Universitas Indonesia (UI). Mereka menyatakan penolakan terhadap kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Ketua BEM UI Iqbal Chiesa, kebijakan tersebut semakin mempersulit kondisi rakyat. "Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini, terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugal-ugalan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia," kata Iqbal dalam video pernyataannya yang diunggah di laman Instagram resmi BEM UI pada Sabtu, 15 Februari 2025.

BEM UI menuntut Prabowo untuk segera mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran karena dinilai tidak berpihak pada rakyat. Selain itu, BEM UI menyatakan beberapa tuntutan lainnya. Tuntutan tersebut seperti membatalkan wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus, hingga mendesak pencairan tukin dosen secepatnya.

“Indonesia Gelap” Wakili Ketakutan Masyarakat

Koordinator BEM Seluruh Indonesia Satria Naufal mengatakan bahwa tajuk “Indonesia Gelap” dalam demonstrasi itu dimaknai sebagai ketakutan warga Indonesia terhadap nasib masa depan bangsa. "Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup mewakilkan ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga," kata dia saat dihubungi, Senin, 17 Februari 2025.

Dia menilai di era kepemimpinan Prabowo ini masyarakat justru kerap dihantui dengan isu dan kebijakan yang tidak berpihak ke rakyat. Karena itu, dia mengatakan bahwa aksi demonstrasi ini seharusnya dijadikan pengingat bagi pemerintah dalam membuat kebijakan. "Teguran bagi pemerintah untuk terus melihat pada seluruh aspek dalam menjalankan pemerintahan," kata Satria. 

Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini. 

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus