Kontras Surati Jokowi Desak Perbaikan Kinerja Kasus Paniai

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyurati Presiden Joko Widodo untuk mendesak perbaikan kinerja Pemerintah dalam proses penuntasan pelanggaran HAM berat di kasus Paniai 7-8 Desember 2014.

“Pada 27 Desember 2014, saat Bapak menjabat kurang dari dua bulan, di hadapan rakyat Papua Bapak berkomitmen untuk secepatnya membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan,” kata Koordinator Badan Pekerja Kontras Fatia Maulidiyanti dalam surat tersebut, Jumat, 15 Juli 2022.

Setelah 8 tahun berlalu, kata Fatia, seharusnya kualitas pengadilan HAM atas Peristiwa Paniai bisa membuktikan kesungguhan Jokowi memberi keadilan bagi masyarakat Papua, serta membuktikan janji.

“Namun faktanya, terdapat sejumlah catatan dari proses peradilan selama ini yang membuat publik, juga para penyintas, dan keluarga korban meragukan terungkapnya kebenaran dan terwujudnya keadilan dari kasus yang mengakibatkan 4 warga tewas dan puluhan warga terluka ini,” katanya.

Dalam kasus ini, Kontras menyampaikan beberapa catatan. Pertama, Kejaksaan Agung hanya menetapkan satu orang tersangka tunggal. Padahal Komnas HAM sebagai penyelidik telah menyebutkan beberapa kategori pelaku yang perlu diusut, yaitu komando pembuat kebijakan, komando efektif di lapangan, pelaku lapangan, dan pelaku pembiaran.