Mengapa Pelapor Kasus Pembunuhan di Palangka Raya Ikut Jadi Tersangka

Berdasarkan laporan Haryono itulah Polda Kalimantan Tengah kemudian menangkap Anton. Selanjutnya, pada 14 Desember 2024, penyidik menetapkan Anton dan Haryono sebagai tersangka. Mereka dijerat menggunakan Pasal 365 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan kekerasan juncto Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan juncto Pasal 55 KUHP tentang pidana penyertaan.

Pengacara Haryono, Parlin B. Hutabarat, mengatakan kliennya sama sekali tidak tahu tentang niat jahat Anton. “Sewaktu diminta mengantar Anton tidak ada pembahasan tentang mencuri atau membunuh," ujar Parlin ketika dihubungi pada Kamis, 19 Desember 2024. “Haryono ini manut-manut saja karena Anton ini langganan."   

Menurut Parlin, Haryono benar-benar terkejut ketika menyaksikan Anton menembak kepala korban. Saat itu juga ia merasa tertekan dan diselimuti rasa takut. Apalagi Anton melakukan perbuatan itu seperti tanpa rasa bersalah. “Anton sempat berkata, 'Maaf saya terlalu kasar' sembari menepuk punggung Haryono,” kata Parlin. "Klien saya tentu saja bertambah tegang." 

Parlin tidak membantah bahwa Haryono ikut membantu Anton membuang mayat korban ke parit di kawasan perkebunan sawit Katingan. Namun perbuatan itu dilakukan karena Haryono berada di bawah tekanan. Dia dalam kondisi ketakutan karena Anton masih memegang senjata api. 

Ia juga membenarkan informasi bahwa Anton mentransfer uang Rp 15 juta kepada Haryono, sehari setelah pembunuhan. Namun uang yang terpakai hanya Rp 3,5 juta. Uang itu digunakan untuk biaya membersihkan mobil, termasuk mengganti kulit jok dan karpet yang terkena ceceran darah korban. “Itu dilakukan atas perintah Anton,” kata Parlin. Adapun sisa uang Rp 11,5 juta sudah dikembalikan kepada Anton.   

Mental Haryono benar-benar terganggu atas kejadian itu. Dia selalu terlihat murung dan tidak nafsu makan. Setiap mendengar suara kendaraan di depan rumah, Haryono buru-buru bangkit dan melongok dari jendela. “Dia baru berani bercerita ke istrinya pada hari ketiga,” kata Parlin. Mereka kemudian menemui seorang kerabat yang bekerja di Korlantas Polresta Palangka Raya. Kerabat inilah yang menyarankan Haryono melaporkan Anton ke polisi.  

Setelah Haryono ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Parlin khawatir akan kondisi kliennya tersebut. Karena itu, dia berencana meminta pelindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk Haryono. 

Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Iqbal Muharam Nurfahmi, mengatakan, untuk menjerat seseorang turut serta atau ikut melakukan kejahatan, harus dibuktikan oleh adanya niat jahat. "Di pengadilan nanti, hakim yang harus menguji," ujar dia. Karena itu, penting untuk memastikan apakah perbuatan itu dilakukan tanpa tekanan atau paksaan dari orang lain. “Jika terbukti ada paksaan, orang yang ikut terlibat tidak dapat dihukum,” katanya. "Semua harus dilihat dari berbagai perspektif."

Untuk persoalan hukum yang dihadapi Haryono, Iqbal belum bisa memberikan tanggapan secara tegas. Adapun bila perkara ini sudah disidangkan dan Haryono dinyatakan bersalah, semestinya hukuman yang diterimanya lebih ringan dibanding pelaku utama. Apalagi dia yang melaporkan kejahatan itu.

Sedangkan tentang adanya kemungkinan Haryono dijadikan justice collaborator, kata Iqbal, peluang itu masih terbuka. Hanya, konsep justice collaborator ini umumnya digunakan pada kasus pidana yang memang sulit diungkap.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan seseorang yang melakukan kejahatan karena mendapat tekanan dari pihak lain seharusnya memang tidak dipidanakan. Namun sulit untuk membuktikan keterangan yang disampaikan Haryono. Satu-satunya orang yang bisa memberi penegasan tentang peran Haryono adalah Anton. "Jadi kalau Anton membenarkan keterangan Haryono, harusnya Haryono tidak jadi tersangka," ujarnya.

Pemberitaan Muhammad Haryono, sopir taksi online yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Budiman Arisandi, 19 Desember 2024. TEMPO/Nufus Nita Hidayati

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan telah menerima permohonan pelindungan dari Haryono. LPSK perlu mempelajari permohonan itu sebelum memberi keputusan. "Kami akan mengutus perwakilan untuk melakukan pengecekan,” katanya.

Untuk mendapat pelindungan dari LPSK, ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya pemohon bukan pelaku utama kejahatan dan perannya minim dalam kejahatan itu, pemohon harus bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan, serta pemohon mendapat ancaman, baik secara faktual maupun potensial.   

Jika syarat-syarat itu memang terpenuhi, pemohon akan mendapat dua pelindungan. Pertama, pemisahan tempat penahanan dan/atau tempat menjalani pidana dari pelaku lain. Termasuk juga pemisahan berkas perkara dan memberikan keterangan tanpa dihadiri oleh pelaku lain. Kedua, penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana, remisi tambahan dan/atau hak-hak lain sebagai narapidana. 

Susilaningtias mengatakan keberanian Haryono melaporkan adanya kejahatan tetap menjadi catatan. Untuk itu, LPSK bisa memberikan pelindungan fisik terhadap sopir taksi online tersebut. “Juga pemenuhan hak prosedural dan hak atas informasi perkembangan kasus,” katanya.