'Sweeping' yang Kebablasan di Australia

APA yang dilakukan Badan Keamanan dan Intelijen Australia (ASIO) dan Kepolisian Federal Australia (AFP) terhadap warga negara Indonesia yang beragama Islam memang keterlaluan. Dengan dalih menjaga keamanan dalam negeri, mereka melakukan sweeping yang kebablasan terhadap sejumlah warga Indonesia yang tinggal di Kota Melbourne, Sydney, dan Perth. Warga negara Indonesia yang beragama Islam itu dicurigai telah terkait dengan Jamaah Islamiyah. Cara-cara melakukan penggeledahan itu tergolong brutal, dilangsungkan dini hari dengan merusak pintu rumah. Bahkan yang digeledah tidak diberi kesempatan untuk hanya berganti baju. Terang saja cara-cara seperti ini mendapat kecaman dari pemimpin-pemimpin Asia Tenggara. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sampai menyebutkan tidaklah nyaman bagi kaum muslim untuk berkunjung ke Australia. Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda juga mengecam ulah polisi Australia ini dengan menyebutkan cara-cara penggeledahan itu seperti cara Rambo, tokoh pahlawan fiktif dalam film buatan Hollywood. Perumpamaan ini masuk akal karena polisi Australia itu menggunakan seragam tempur dengan senjata otomatis saat mendobrak rumah, sesuatu yang sangat bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Reaksi pemerintah Indonesia sebenarnya cukup keras, meskipun dinilai sedikit terlambat. Kuasa Usaha Kedutaan Besar Indonesia di Canberra, Imron Cotan, sesungguhnya sudah melakukan protes ketika diwawancarai stasiun televisi Australia, ABC. Di situ Imron menyesalkan cara-cara polisi Australia sambil mengingatkan, jika ulah seperti ini masih dilakukan, tidaklah mustahil akan mempengaruhi kerja sama yang sedang dijalankan polisi Australia dan Indonesia dalam mengungkap tragedi ledakan bom di Kuta, Bali, 12 Oktober lalu. Sikap keras Indonesia, ditambah kecaman yang sedikit halus dari Malaysia, agaknya berhasil memperlunak cara-cara polisi Australia dalam mengusut keberadaan Jamaah Islamiyah. Penggerebekan dengan pasukan tempur itu tidak terdengar lagi. Metodenya pun sudah beralih ke pemanggilan. Syukurlah ketegangan ini tidak berlarut dan tidak sampai menimbulkan "dampak balasan" di Indonesia. Dan pemerintah Australia pun berkali-kali menjelaskan bahwa mereka bukan "memusuhi Islam" karena ada ratusan ribu muslim di negeri itu, baik warga negara lain maupun warga negara Australia. Mereka mengaku hanya melindungi warganya dari kemungkinan teror yang dilakukan jaringan Jamaah Islamiyah. Indonesia dan Australia berkali-kali mengalami pasang-surut hubungan diplomatik sejak jajak pendapat yang menghasilkan pemisahan Timor Timur dari Indonesia. Namun, setelah ledakan bom di Kuta, Bali, yang menewaskan banyak warga Australia, terasa hubungan itu semakin membaik karena bercampurnya rasa simpati, keprihatinan, dan tekad bersama untuk menguak siapa teroris yang melakukan peledakan itu. Pemerintah Australia tidak hanya memberikan bantuan yang langsung bersentuhan dengan korban ledakan, tapi juga mengirimkan ratusan polisi federal untuk bergabung dengan polisi Indonesia mengusut siapa pelaku pengeboman itu. Hubungan yang baik ini tentu saja tidak perlu dirusak oleh kasus penggeledahan warga muslim di kota-kota Australia, yang syukur kini sudah tidak lagi bergaya Rambo. Sebaliknya, pemerintah Indonesia juga tidak perlu sampai melakukan tindakan yang keliru, misalnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia sebagaimana dituntut oleh sebagian masyarakat di sini. Kita harus menghindari langkah emosional dan melakukan pendekatan diplomatik dengan cara-cara damai. Apalagi kalau kita sampai bisa meyakinkan Australia agar pemerintahnya mencabut larangan kepada warganya untuk berkunjung ke Indonesia. Kedua negara tetangga ini saling membutuhkan dan hubungan keduanya semestinya selalu mesra.