Ancaman Laten Primordialisme

Geertz memisahkan antara apa yang disebutnya “kepenatan politik” dari kasus kesukuan, ras, serta bahasa dan “pemotongan politik”, ketika kasus-kasus itu melewati perbatasan teritorial—baginya, yang kedua adalah kasus yang lebih besar dibanding yang pertama (Sudarsono, 1976). Sebetulnya Geertz membahas berbagai variabel dari enam faktor itu secara lebih rinci dalam kasus sejumlah negara berkembang lain. Tapi relevansi perbincangan saya memang dipicu oleh kasus “pemotongan politik” ini ketika konflik kecil antar-kelompok suku dari luar Jawa berlangsung di Yogyakarta.

Pada 2019, saya pernah mengutip enam faktor Geertz ini untuk menunjuk gejala eksploitasinya oleh para politikus dalam pemilihan umum ("Sentimen Primordial Anno 2019", Koran Tempo, 14 Mei 2019). Tapi “niat jahat” dari sektor politik praktis ini saya sadari merupakan bahaya yang lebih kecil dibanding keterpicuan konflik berdasarkan faktor-faktor laten. Sinyalemen Brouwer yang tertulis pada 1972 bukanlah yang pertama ataupun yang terakhir, terutama terjadi di kota besar, tempat kesukuan dihayati dan berlangsung dalam konteks yang sudah tidak terlalu sama dengan di tempat asalnya. Memang ironis apabila militansi justru terjadi ketika orang tidak terlalu memahami nilai kesukuan sendiri.

Gejala ini tentunya bukan tidak dipertimbangkan para pendiri Republik. Seperti diketahui, asal-usul bhinneka tunggal ika sebetulnya adalah perkara koeksistensi dua agama, Çiva-Buddha. Kalimat lengkapnya: rwaneka dhatu winuwus wara Buddha Wiswa/bhinneki rakwa ring apan kěna parwwanosěn/mangkânang Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal/bhinneka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa.

Adapun artinya adalah konon dikatakan bahwa wujud Buddha dan Çiva itu berbeda. Mereka memang berbeda. Namun bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya dalam selintas pandang karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Çiva itu sesungguhnya satu jua. Mereka memang berbeda-beda. Namun pada hakikatnya sama. Karena tidak ada kebenaran yang mendua (Mastuti dan Bramantyo, 2009).

Ini tertulis dalam pupuh CXXXIX kakawin Jawa Kuna Sutasoma gubahan Mpu Tantular dari Majapahit pada abad ke-14. Maksudnya adalah bahwa kedua agama tidak pernah melebur menjadi satu; keduanya tetap berbeda satu dari lainnya, biarpun para penganutnya hidup bersama dalam suasana yang amat ramah tamah (Kern, 1888).

Khusus bhinneka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa, dalam bahasa yang lugas berbunyi “berbeda tetapi satu jua, tak ada ajaran kebenaran yang mendua”. Namun Sukarno mengalih-tafsirkannya dalam konteks keanekaan suku bangsa dalam satu nation Indonesia (Sedyawati, 1982). Suatu spekulasi mungkin sahih: bagi para pendiri negeri yang notabene adalah juga para politikus itu, bhinneka tunggal ika berfungsi sebagai penyadaran preventif atas potensi eksploitasi pusat-pusat keguncangan primordial.

Dalam lanjutan analisisnya, Geertz mengutip Sutan Sjahrir dari bukunya Out of Exile tentang bagaimana, “Orang yang selama ini telah dengan sengaja dipisahkan dari masalah-masalah pemerintahan, sekarang harus dilibatkan ke dalamnya/... bahwa rakyat harus dibangkitkan kesadaran politiknya. Minat politik mereka harus digairahkan dan dipertahankan.”

Sebelumnya, Geertz memberi contoh bahwa dalam kasus petani kakao Ashanti, pemilik toko Gujarat, atau buruh tambang timah Tionghoa-Melayu, “pencapaian statusnya masing-masing dalam politik modern, betapapun mereka terikat kepada kultur tradisional, atau betapapun kuna dan tidak efektifnya negara baru tersebut berfungsi. Ia menjadi bagian integral dari suatu kesatuan politik yang otonom dan tersendiri dan yang akan melibat segala aspek kehidupannya kecuali yang amat pribadi.” (Sudarsono, 1976).

Namun apa yang berlaku bagi “orang asing” di Indonesia, alias sedikit-banyak merdeka dari ikatan asal-usulnya, rupanya tidak mesti berlaku bagi “masyarakat yang masih mendasarkan diri pada ikatan-ikatan primordial, (tempat) pengakuan terhadap kewenangan yang sah masih lebih besar diarahkan pada kesukuan, daerah, sekte, dan sebagainya, terhadap pusat kekuasaan yang berkembang cepat dan tak terpisahkan dari masyarakat, dan belum sepenuhnya meresap seperti sistem kewenangan dalam masyarakat-masyarakat kecil.”

Simpulan perbincangan Geertz, kedaerahan adalah pusat keguncangan primordial tergawat yang tidak dapat mengambinghitamkan divide et impera sebagai pemberi waris, melainkan akibat ikatan-ikatan primordial sebagai hasil perkembangan sejarah yang khas: dilanjutkan atau dimatikan oleh pemerintah kolonial, ikatan-ikatannya tak dapat dipisahkan dalam konstruksi politik dan kewarganegaraan baru (Sudarsono, 1976).

Pemikiran Geertz itu dipublikasikan pada 1963 dan diterjemahkan pada 1976. Penanda-penanda keguncangan primordial ternyata tetap berlangsung pada 2022 di kota “berbudaya dan amat terpelajar” Yogyakarta. Jika berbagai peristiwa politik dan kebudayaan semasa “Orde Lama” (penamaan oleh Orde Baru) disisir, frekuensi konflik yang tinggi di kalangan elite politik jelas membuat perhatian atas keterwakilan kelompok etnis terabaikan. Pada masa Orde Baru, posisi pusat pemerintahan begitu superior terhadap daerah sehingga dalam pelibatannya seperti berlangsung proses inferiorisasi.

Apa yang terjadi semenjak otonomi daerah menjadi fenomenal pasca-Reformasi 1998 adalah biasnya sebagai pengabaian terhadap kepentingan nasional atawa konstruksi kebangsaan—yang tanpa bias itu saja, pertumbuhan kebangsaan Indonesia telah dilampaui oleh fenomena globalisasi melalui revolusi komunikasi yang mencerabut akar budaya tanpa ganti keterikatan apa pun yang setara. Begitulah persoalan lama belum terselesaikan, sudah muncul masalah baru, yang tidak perlu disesali sebagai risiko berkebudayaan itu sendiri.

Artikel terkait

"Jokowi dan Kekuasaan Jawa" oleh Eko Sulistyo, Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden. Ini tanggapan terhadap artikel "Arogansi (Politik) Jawa" oleh Seno Gumira Ajidarma.

Catatan

Artikel ini sudah diperbarui. Sebelumnya di beberapa bagian tertulis "1978" yang seharusnya "1976".

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak dan CV ringkas.