Asean-cina di pentas kamboja

PARA pengamat hubungan internasional di negeri ini umumnya sepakat bahwa Pertemuan Informal Jakarta (JIM) merupakan prakarsa yang diambil tepat pada waktunya. Tengok saja keadaan di kalangan pihak-pihak yang berkepentingan, baik langsung maupun tak langsung, dalam masalah Kamboja. Uni Soviet sedang sibuk-sibuknya dengan perestroika dan glasnos. Untuk itu ia memerlukan suatu suasana aman tenteram, bebas dari rongrongan intern dan ekstern. Kesediaannya buat mundur dan Afghanistan yang secara geo-strategis lebih penting untuk keamanan nasionalnya ketimbang mendukung pendudukan Vietnam atas Kamboja menunjukkan sikapnya yang lebih realistis dan fleksibel apabila dibandingkan dengan masa-masa lalu. Demikian juga dengan keadaan dalam negeri Cina. Reformasi politik, liberalisasi ekonomi, keterbukaan, dan modernisasi merupakan tema kebijaksanaan yang diikuti para pemimpin Beijing sekarang. Sebagai akibatnya, mereka akan lebih memusatkan diri pada pembangunan dalam negeri dan berusaha untuk tak terlibat dalam petualangan-petualangan militer di luar wilayahnya. Kegagalannya buat "memberi pelajaran" kepada Vietnam segera setelah pendudukan Kamboja di akhir tahun 1970-an barangkali menjadi "pelajaran" juga buat Cina untuk lebih menahan diri. Dalam masalah Kamboja ini pengaruh Cina akan lebih mantap dan terasa dengan meminjam tangan Khmer Merah. Vietnam, yang sering dianggap sebagai negara klien Uni Soviet, sedang menghadapi tekanan dalam negeri yang cukup berat. Program-program pembangunan ekonominya tak berjalan dengan mulus. Membangun dan menyelenggarakan negara memang jauh lebih sulit dari melancarkan revolusi dan meruntuhkan pemerintah lama. Pendudukan atas Kamboja makin memberatkan beban yang harus dipikulnya itu. Dalam pada itu, di dalam kepemimpinan Vietnam pun sedang berlangsung regenerasi yang mengarah pada polarisasi. Beberapa tokoh muda telah mulai memegang berbagal peranan kunci dalam partai dan birokrasi. Mereka mulai mempertanyakan kebijaksanaan politik Kamboja. Walaupun pergumulan generasi tua yang konservatif dan ideolog lawan para pemimpin baru yang pragmatis masih belum tuntas, dorongan untuk mencari penyelesaian di Kamboja umpaknya merupakan suatu hal yang tak bisa ditunda-tunda lagi. Terbetik pula kabar bahwa pendekatan antara Cina dan Uni Soviet hanya soal waktu. Keadaan dalam negeri kedua raksasa komunis itu memang telah memungkinkan suatu hubungan normal antara keduanya. Konon, para pemimpin Cina dan Soviet akan mengadakan suatu perundmgan konsultasi dalam mencari jalan keluar masalah Kamboja dan Vietnam. Hubungan mesra Beijing-Moskow akan lebih mendorong Hanoi untuk cepat-cepat menyelesaikan soal Kamboja, sebelum kedua raksasa komunis itu mengambil keputusan yang akan merugikan Hanoi. Bagi ASEAN, penyelesaian Kamboja diharapkan dapat menghilangkan kesenjangan persepsi antar-anggota terhadap peranan faktor Cina dan Vietnam dalam menjamin keamanan nasional negara mereka masing-masing. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Muangthai, berbeda dengan Indonesia misalnya, menganggap ancaman jangka pendek dan jangka panjang akan datang dari Vietnam dan bukan Cina. Maka, Muangthai sangat berkepentingan agar Vietnam tetap terpaku di Kamboja sambil Cina terus menekannya dari perbatasan utara. Selama Vietnam repot di Kamboja, ia tak akan berbuat macam-macam terhadap Muangthai. Untuk lebih menekan Vietnam, hubungan yang baik dengan Cina merupakan suatu keharusan. Beberapa kali para pemimpin Cina mengatakan bahwa mereka akan memberi "pelajaran" lagi kepada Vietnam kalau berani mengganggu Muangthai. Namun, harapan di atas bisa juga berakibat sebaliknya. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam mencari jalan keluar kemelut Kamboja adalah penarikan pasukan Vietnam dari negara itu. Hanya dengan syarat itulah pembentukan pemerintah koalisi ad-interim kehadiran pasukan pemelihara keamanan dan kemudian suatu pemilihan umum dapat diadakan. Tapi penarikan pasukan Vietnam bisa juga dianggap sebagai suatu kemenangan bagi Cina. Dan itu makin akan meyakinkan pihak-pihak yang "berat" pada Cina bahwa hanya Cina-lah yang bisa mengendalikan ambisi Vietnam. Kolumnis Juwono Sudarsono mengatakan kunci jalan keluar kemelut Kamboja sepenuhnya berada di tangan Cina. Barangkali akan lebih banyak tekanan yang bisa dilakukan Indonesia sebagai pemrakarsa JIM terhadap Cina, andai kata Indonesia punya hubungan yang "normal" dengan RRC. Selama ini Indonesia harus "meminjam" tangan Muangthai buat menekan Cina, padahal Muangthai punya kepentingan tersendiri yang mungkin berbeda dengan persepsi anggota-anggota ASEAN lainnya. Walaupun demikian, keputusan dua pasal yang ditelurkan JIM merupakan suatu langkah maju yang diharapkan akan membawa kepada suatu penyelesaian demi keamanan dan perdamaian di Kamboja. Pertama, JIM setuju untuk membentuk suatu kelompok kerja yang bertugas menyelidiki aspek-aspek khusus untuk tercapainya suatu penyelesaian politik di Kamboja. Kedua, kelompok kerja itu harus sudah menyelesaikan tugasnya sebelum akhir Desember tahun ini. Tapi untuk mencari formula itu, faktor Cina tak bisa dikesampingkan. Dan untuk itu, mungkinkah suatu kesatuan pendapat di dalam ASEAN dicari dan dipertahankan? Jawabnya terpulang pada ASEAN juga.