Badan Intelijen Nasional, eh, Negara

INI kasus kecil. Juga remeh-temeh alias tak menyangkut hak hidup rakyat banyak. Tak ada pula kaitannya dengan merosotnya perekonomian nasional, juga jauh dari isu reshuffle yang tak jelas itu. Ini hanya soal memperpanjang akronim. BIN, yang seharusnya Badan Intelijen Negara, ditulis Badan Intelijen Nasional.

Tapi, karena itu dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Nasional, eh, Sekretariat Negara, persoalan jadi panjang. Undangan itu tidak hanya salah ketik, tapi juga sudah tercetak dan diedarkan. Maka gonjang-ganjing pun sempat mampir di media sosial. Kaum yang gemar mengkritik dan nyinyir terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo langsung punya amunisi untuk menyerang Istana. Sebaliknya, kaum yang tetap bersemangat membela Jokowi menuduh pasti ada rekayasa. Undangan pelantikan itu, kata pendukung setia Jokowi, diedit dengan program "soto sop"—begitulah penggila media sosial menyebut Photoshop, sebuah program yang bisa dengan mudah mengedit gambar dan naskah.

Di jagat Twitter sempat ada "perang" antara "penyinyir" dan "pendukung" Jokowi. Tiba-tiba "perang" berhenti karena muncul akun resmi Sekretariat Negara yang mencuitkan permintaan maaf. Cuitan ini menjelaskan memang ada undangan yang salah ketik dan sudah beredar meski belakangan ditarik untuk diganti dengan yang baru. Cuitan itu berdasarkan penjelasan resmi yang ditandatangani Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Djarot Sri Sulistyo.

Sekali lagi ini kasus kecil. Namun jangan lekas dilupakan, karena kasusnya terjadi di Kementerian Sekretariat Negara, bukan di kantor kelurahan. Kesalahan remeh yang terjadi pada lembaga yang tak remeh mudah mengundang wasangka: benar-benar salah ketik atau ada unsur sampingan? Bagaimana prosedur kerja di kementerian ini? Tidak adakah mekanisme pengecekan terhadap naskah undangan sepenting itu? Apa perlu Letjen Purnawirawan Sutiyoso yang dilantik sebagai Kepala BIN, dengan undangan salah ketik itu, mengirim intel ke Istana untuk menggali kasus ini supaya jadi lebih jelas?

Mengusut kasus ini—meski tak harus mengirim intel ke Istana—tentu sangat penting. Persoalannya memang sepele. Tapi, jika itu dilakukan oleh kementerian yang menjadi ujung tombak kegiatan presiden, sangatlah memalukan. Lagi pula kesalahan kecil itu tak cuma sekali. Pernah ada keputusan presiden yang salah sehingga perlu diulang. Pernah pula Presiden Jokowi dipermalukan ketika membaca sambutan tertulis yang menyebutkan Sukarno lahir di Blitar. Padahal Sukarno lahir di Surabaya. Ini kecerobohan elementer.

Karena kesalahan ini sudah berkali-kali terjadi, layaknya permintaan maaf dari Sekretariat Negara bisa dikesampingkan dulu. Yang perlu dilakukan, usut kasus ini dengan baik untuk mengetahui siapa yang bersalah dan kepada dia atau mereka layak diberikan sanksi. Dalam bahasa hukumnya, supaya ada efek jera.

Dipimpin menteri baru, Sekretariat Negara nyatanya dijalankan oleh birokrasi lama. Dalam kasus undangan sembrono itu, para pegawai boleh jadi pura-pura bodoh atau memang lalai. Tapi kesalahan anak buah adalah tanggung jawab atasannya. Menteri Sekretaris Negara selayaknya segera merombak birokrasi yang bobrok. Mereka yang membangkang sebaiknya lengserkan saja.