Dicari: Pimpinan KPK Bermutu

JANGAN memakai peribahasa tiada rotan akar pun jadi dalam memilih pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sepuluh nama calon yang diserahkan panitia seleksi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu seharusnya nama unggul. Ternyata ada calon yang diragukan kesungguhannya dalam memberantas korupsi, ada yang dipertanyakan kejujurannya. Presiden Yudhoyono tidak boleh terpaksa memilih ”akar”. Presiden disarankan meminta panitia seleksi mencari nama yang lebih baik.

Kriteria kandidat pimpinan KPK, seperti syarat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tak boleh ditawar-tawar. Mereka harus cakap, jujur, memiliki integritas dan reputasi baik.

Memiliki sifat-sifat baik saja terbukti belum cukup ampuh sebagai bekal memberantas korupsi. Buktinya, tim KPK periode 2003-2007 jauh dari harapan. Mereka kurang berani, belum menyentuh kasus-kasus kelas kakap, apalagi yang melibatkan orang-orang kuat.

Komisi serupa di negara lain jauh lebih maju. Pengadilan khusus korupsi di Filipina baru saja memvonis penjara seumur hidup mantan presiden Joseph Estrada. Komisi serupa di Bangladesh telah menahan Begum Khaleda Zia dan Syekh Hasina, dua mantan perdana menteri dan pemimpin dua partai besar. Nigeria sukses menarik kembali sebagian harta hasil korupsi mantan presiden Jenderal Sani Abacha dari luar negeri. Di Indonesia, usaha menyidangkan mantan presiden Soeharto, dalam kasus dugaan penyelewengan sejumlah yayasan, belum dapat dilakukan. KPK juga tak ”berselera” menjangkau kasus-kasus Soeharto.

Melihat prestasi negara lain, KPK periode 2007-2011 mesti bekerja lebih greget dan berani. Apalagi sudah ada undang-undang pemberantasan korupsi, undang-undang pencucian uang, ditambah peraturan pemerintah tentang pemberian informasi tindak korupsi sekaligus perlindungan pelapor. Soalnya tinggal kesungguhan dan keberanian.

Kepengurusan KPK 2007-2011 mempunyai program kerja jelas. Ada target besar, mengungkap berbagai kasus kakap yang melibatkan penegak hukum dan penyelenggara negara. KPK berencana menomorsatukan kasus dengan tokoh penting dengan angka kerugian besar.

Target itu baru bisa tercapai di tangan pimpinan yang sungguh-sungguh, bersih, dan berani menanggung risiko. Bila rekam jejak calon pimpinan KPK meragukan, seperti beberapa nama yang masuk ke meja Presiden, hampir pasti target tinggal target. Pemberantasan korupsi bisa mandek atau malah mati sama sekali.

”Bola” ada di tangan Presiden. Agar target program kerja 2007 dari pimpinan KPK yang telah disetujui Presiden tercapai, sepuluh nama yang masuk haruslah merupakan the dream team. Laksana tim sepak bola, ada satu atau dua nama saja yang payah, kerja sama tim timpang, kinerja akan ambruk. Wakil masyarakat dan pemerintah di KPK mesti solid. Andaikan tidak ada aparat pemerintah yang mumpuni di antara sepuluh nama yang masuk, Presiden Yudhoyono bisa minta panitia seleksi mencari calon lain. Presiden tidak perlu terdesak oleh waktu dan mengorbankan kualitas calon.

Dewan Perwakilan Rakyat menjadi saringan terakhir. Lima nama calon yang akan diserahkan Presiden Yudhoyono kepada DPR terbuka untuk diteliti lebih lanjut. DPR bisa mengundang masyarakat memberikan masukan tentang lima calon itu. Diharapkan proses ini bisa mengeliminasi semua bias yang terjadi. Seandainya DPR kurang yakin, lembaga legislatif itu bisa meminta Presiden mencari lagi lima nama yang memenuhi harapan rakyat. Proses pemilihan memang lebih lama. Tapi buat apa buru-buru jika yang terjaring calon tak bermutu.