Dilema pajak

BATAS waktu permohonan pengampunan pajak diundurkan hingga 30 Juni 1985. Untuk kedua kalinya terjadi pengunduran waktu untuk melaksanakan peraturan perpajakan, tahun ini, setelah pajak pertambahan nilai pun diundurkan waktu pelaksanaannya. Kita tentu merasa beruntung hidup di Indonesia. Di negara-negara lain, mana ada pengampunan. Sophia Loren, tanpa ampun lagi, dijebloskan ke dalam penjara oleh pcmerintah Italia karena secara sengaja mengelak dari kewajiban membayar pajak. Sutradara asal Swedia, Ingmar Bergman, kabarnya tak berani pulang karena takut harus berhadapan dengan penguasa pajak. Swedia mungkin adalah negara kaya yang paling tinggi memungut pajak dari warga masyarakatnya. Seorang teman redaktur di Swedia mengeluh. Semakin banyak ia bekerja lembur, justru semakin sedikit uang yang dibawanya pulang, karena terserap pajak. Mulai 1 Januari ini, ia pindah kerja ke Washington, D.C. Dari 8,3 juta penduduk Swedia, 6 juta tercatat sebagai wajib pajak. Penghasilan negara dari pajak mencapai 30% dari GDP (Gross Domestic Product). Sebuah perbandingan mencolok yang nyaris mustahil bagi negara kita. Tetapi, apakah yang terjadi di Swedia dengan tingginya tingkat pajak itu? Pertumbuhan GDP per tahun hanya mencapai 2%. Sedangkan pertumbuhan investasi dalam negeri malah berkurang 1,1% setiap tahun. Perusahaan-perusahaan besar Swedia sering kali mempunyai tenaga kerja dan bisnis lebih besar di luar negerinya. Kenyataan itu membuat kita makin percaya bahwa pandangan Keith Marsden, dari Bank Dunia, mempunyai derajat kebenaran. Dalam karangannya di Asian Wall Street Journal baru-baru ini, yang berjudul "Cut Taxes and Prosper" Keith menyatakan bahwa rendahnya pajak (dibandingkan dengan tingkat GDP) justru akan merangsang kerja keras dan produktivitas, menggalakkan kegiatan untuk menabung dan menanam modal, serta menghasilkan inovasi-inovasi baru yang berarti bagi pertumbuhan berikutnya. Dalam penelitiannya, Keith mengelompokkan beberapa negara secara berpasangan. Setiap pasang mewakili tingkat pendapatan per kapita yang kurang lebih sama, tetap dengan tingkat pajak yang kontras. Swedia, misalnya, dalam penelitian itu dipasangkan dengan Jepang yang memungut pajak rendah (10,6% dari GDP) terhadap warga masyarakatnya. Ternyata, tampak perbedaan yang mencolok: di Jepang pertumbuhan GDP-nya naik 5,2% setahun, sedang di Swedia hanya 2% di Jepang pertumbuhan penanaman modal domestik mencapai 3,2% setahun, sedang di Swedia malah turun 1,1%, setiap tahun. Gejala yang sama ditunjukkan Keith dalam tabel berikut ini: Memang tingkat pajak bukanlah satusatunya unsur, bahkan mungkin bukan yang terpenting untuk menentukan tingkat pertumbuhan GDP. Pembangunan yang berhasil ditentukan oleh banyak hal lainnya: kebijaksanaan moneter, devisa, kebijaksanaan tenaga kerja dan perdagangan, kestabilan politik, dan lain-lain. Tetapi hubungan antara pajak dan pertumbuhan ekonomi pun tampak jelas. Tingkat pajak secara langsung mempengaruhi konsentrasi modal, tabungan dalam negeri, dan penanaman modal dalam negeri. Pajak juga merupakan alat bagi suatu negara untuk bersaing di pasar dunia karena dampaknya terhadap biaya dan tata bisnis. Kesimpulan sementara yang ditarik oleh Keith Marsden adalah: penghasilan seseorang yang disimpannya sendiri, atau ditabungkannya melalui lembaga-lembaga keuangan, akan dimanfaatkan secara lebih produktif, dibandingkan dengan pajak atau kredit yang disalurkan melalui pemerintah. Bondan Winarno